Diberhentikan Dari Jabatan, Seorang Kades Gugat Bupati Dedi Mulyadi

Pihak IRBAN Wil. II Purwakarta diduga memalsukan laporan hasil pekerjaan (LHP) infrastruktur di Desa Sukatani. Karena pada 20 Desember 2016 lalu, LHP terhadap pekerjaan yang sama telah dilakukan oleh IRBAN Wil IV, dan hasilnya 100% clear dan clean.

breakingnews.co.id (foto)

Penggugat Juga Segera Buat Laporan Perbuatan Pidana Pihak IRBAN II Ke Polda Jabar

JABARNEWS | BANDUNG  – Karena dinilai bersikap sewenang-wenang mendapat pemberhentian dari jabatannya,  seorang kepala desa di Kabupaten Purwakarta menggugat atasnya, Bupati Dedi Mulyadi ke Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN), Bandung.

Penggugat, Asep Sumpena, Kades Sukatani Kec. Sukatani kini menunggu putusan dari majaelis hakim PTUN pekan depan, setelah menjalani sidang lebih dari 17 kali dengan Nomor Perkara :47/G/2017/PTUN-BDG.

Penggugat menempuh jalur hukum setelah terbit Surat Keputusan Bupati Purwakarta No.141.1/Kep.534.DPMP/2017tanggal 5 Juni 2017, yang berisi penonaktikan jabatan Asep Sumpena selaku Kades Sukatani.

Dasar surat keputusan bupati itu terbit, disebutkan mengacu hasil temuan Inspektorat Pembantu (IRBAN) Wilayah II Pemda Purwakarta yang menyatakan bahwa Asep Sumpena selaku Kepala Desa Sukatani diindikasikan memiliki kekurangan pekerjaan sebesar Rp 117 juta dari penggunaan dana desa bantuan pemerintah pusat.

Namun dalam persidangan di depan majelis hakim, penggugat membantah dan  membeberkan bukti-bukti material yang menguatkan. Sejumlah saksi yang mewakili Bupati Dedi Mulyadi juga sempat dihadirkan untuk diklarifikasi dalam sidang.

“Saya memiliki bukti yang sah dan tertulis dan pihak IRBAN Wil. II Purwakarta diduga memalsukan laporan hasil pekerjaan (LHP)  infrastruktur di Desa Sukatani. Karena pada 20 Desember 2016 lalu, LHP terhadap pekerjaan yang sama telah dilakukan  oleh IRBAN Wil IV, dan hasilnya 100% clear dan clean,” jelasnya kepada Jabarnews, Kamis (30/11/17).

Semua dilaporkan secara resmi dan tertulis serta tembusan hasil LHP diterima pihak Desa Sukatani. Namun pada bulan Februari 2017, mendadak turun pemeriksaan serupa dari IRBAN Wil.II meski dengan obyek pekerjaan yang sama.

“Artinya pihak IRBAN Wil. II tidak mengakui hasil pemeriksaan LHP dari IRBAN Wil. IV. Bagaimana ini bisaterjadi. Artinya, ada dugaan rekayasa pemalsuan dokumen negara oleh IRBAN Wil.II dengan hasil audit yang menyatakan saya kekuragan pekerjaan sebesar Rp 117 juta. Padahal sebelumya dinyatakan 100% clear,” ucapnya.

Dari hasil persidangan pun terungkap, saksi dari IRBAN Wil.II kepada majelis hakim mengakui bahwa pihaknya tidak melakukan cek ke lapangan atas pekerjaan di Desa Sukatani. Hasil LHP dari IRBAN II, sebagian besar mengambil data dari LHP yang dibuat berdasarkan cek lapangan pihak IRBAN Wil.IV. Hal ini sempat membuat hakim tampak mengeleng-gelengkan kepala.

Ironisnya lagi, kata Asep Sumpena, dirinya diminta pihak IRBAN II untuk mengembalikan sisa kekurangan itu ke kas daerah agar cepat selesai. Padahal lanjut dia, kan dana desa itu berasal dari pemerintah pusat, dan kalaupun dikembalikan langsung ke pusat. Tidak ada urusan dengan kas Pemda Purwakarta.

Selain itu kata dia, kenapa pihak IRBAN II tidak pernah mempertanyakan kelebihan biaya pembangunan infrastruktur desa yang memakai dana pribadi miliknya puluhan juta meski dengan program yang tahun 2016.

“Saya berharap majelis hakim dapat mengabulkan gugatan saya. Saya menilai sikap bupati sangat sewena-wena dan saya menempuh jalur hukum karena   menyangkut harga diri saya. Saya akan terus  meminta keadilan. Saya juga akan membuat laporan pidana kepada Polda Jabar terkait dugaan perbuatan IRBAN II yang melanggar,” ucapnya.

Tuntutan penggugat adalah mengembalikan secara sah atas jabatan Kepala Desa Sukatani kepadanya seperti semula sesuai aturan dan perundangan yang berlaku. Sedang isi materi gugatan,pihak penggugat mempertanyakan proses SK penonaktifan bupati, isi putusan SK tersebut, dan dasar putusan SK itu terbit.

Laporan: Redaksi
Dedi Mulyadi Kades sukatani Inspektorat