KPU Kota Bandung Temukan, Partai Ajukan TNI, Polri, PNS Aktif Sebagai Anggota

Data ini kami peroleh ketika menerima data anggota partai saat diserahkan ke KPU. Setelah diteliti, hasilnya ada sejumlah anggota TNI, Polri, dan PNS yang masih aktif.

Nasional Tempo.co

Temuan ini akan berdampak cukup signifikan terhadap jumlah dukungan partai jelang Pilwalkot Bandung 2018

JABARNEWS | BANDUNG - Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung menemukan sejumlah partai yang tercatat memiliki kader dari anggota TNI, Polri, dan PNS yang masih aktif. Hal ini terdeteksi saat proses verifikasi dukungan yang diajukan partai untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Bandung 2018.

"Data ini kami peroleh ketika menerima data anggota partai saat diserahkan ke KPU. Setelah diteliti, hasilnya ada sejumlah anggota TNI, Polri, dan  PNS yang masih aktif masuk dalam pengajuan anggota beberapa partai," ujar Ketua KPU Kota Bandung, Rifqi Almubaroq kepada pers di Bandung, Selasa (28/11/17).

Dia enggan menyebutkan secara detail beberapa nama partai yang beranggotakan kader dari TNI, Polri dan PNS yang masih aktif. Namun dia mengatakan, bahwa dari anggota TNI, Polri, dan PNS yang diterima KPU berjumlah sekitar 40-50 orang dari total keseluruhan partai yang menyerahkan data.

Rifqi menegaskan, keberadaan anggota TNI, Polri, dan PNS yang masih aktif ini jelas akan mengurangi suara dukungan terhadap partai yang mengajukan. Sesuai aturan, pihaknya akan mencoret data suara dukungan tersebut. Termasuk akan mengeliminasi jika ada idenditas ganda dari kader yang diajukan partai.

Proses verifikasi pengajuan kader dari TNI, Polri dan PNS yang aktif, lanjut dia, dilakukan terhadap KTA (Kartu Tanda Anggota), apakah masih aktif atau tidak. Termausk KTP yang mungkin sudah kadaluwarsa atau belum diperbaharui.

Rifqi mengakui, temuan ini akan berdampak cukup signifikan terhadap jumlah dukungan partai jelang Pilwalkot Bandung 2018 nanti. Bahkan, penyusutannya bisa mencapai 50% dari jumlah pengajuan yang didaftarkan partai.

Data yang diperoleh KPU Kota Bandung mencatat, Gerindra mengajukan 1200 anggota kader dan yang memenuhi syarat hanya 500 orang. Sisanya tidak memenuhi syarat atau harus melakukan perbaikan data,

Partai Hanura Kota Bandung mengajukan 1000 anggota, namun hampir separuhnya tidak memenuhi syarat. Hal serupa juga terjadi di PAN PKB dan beberapa partai lama itu banyak yang tidak memenuhi syarat.

Namun pihaknya, lanjut Rifqi, secara instensif terus menginformasikan perihal penyusutan anggota ini kepada masing-masing partai. Namun KPU Kota Bandung  memberikan tenggat waktu hingga 9 Desember 2018 agar partai yang bersangkutan untuk memperbaiki data anggotanya. 

"Kita tetap memberi kesempatan mereka untuk lakukan perbaikan data.  Jika tidak terpenuhi. dikhawatirkan partai tidak bisa jadi peserta pemilu. Pasalnya semua akan diakumulatifkan dan bisa saja ada partai  kota kabupaten‎ yang tidak bisa ikut pemilu," jelasnya.

Laporan: Ibonk
kpu kota bandung tni polri pns pilwakot bandung