Pemkot Bandung Gandeng Unpad Untuk Mengawal Kebijakan Ekonomi

Pemkot Bandung Gandeng Unpad Untuk Mengawal Kebijakan Ekonomi
Photo Credit To Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil berserta perwakilan Universitas Padjajaran usai menandatangani kerjasama tim ahli ekonomi danaku bisnis di hotel Savoy Homann Bandung, Selasa (26/09/2017).

JABAR NEWS | BANDUNG – Pemerintah kota Bandung menggandeng fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Padjajaran (Unpad) sebagai penasehat Bappelitbang dalam mengawal kebijakan ekonomi yang diawali dengan penandatanganan kerjasama tim ahli ekonomi dan bisnis.

“Hari ini adalah seminar dr fakultas ekonomi dan bisnis menandatangani kerjasama utk menjadi oebasehat bappelitbang dalam bidang kebijakan ekonomi,” ujar Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, di Hotel Savoy Homann, Selasa (26/09/2017).

Ia mengatakan, salah satu hasil dari ivonasi dari Unpad yang sudah terealisasi adalah program Kartu Bandung Juara (KBJ) yang diperuntukan untuk membeli pakaian, buku, sepatu dan alat-alat sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu baik negeri dan swasta.

“Menurut perhitungan unpad, anak-anak yang mendapat KBJ, orang tuanya dapat mempergunakan uangnya untuk membeli peralatan sekolah, untuk meningkatkan tabungan atau kualitas ekonominya,” terang Wali Kota.

Emil sapaan akrab Wali Kota Bandung ini mengatakan, pemerintah kota Bandung terus berkomitmen dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Bandung dengan program-program yang diluncurkannya.

“Di Bandung menengah bawah kita lindungi, seperti ada kredit melati, kredit mesra, ada little Bandung ada niat saja deh, pasti ada jalan. Tidak usah punya modal, tidak perlu agunan, yang penting mau kerja saja,” terangnya.

Emil berharap dengan adanya kerjasama dengan fakultas ekonomi dan bisnis Unpad tersebut dapat memberi masukan agar anggaran belanja daerah dapat mempunya output yang bermanfaat.

“Sekarang kan ada e-budgeting, aplikasi ini dapat mengetahui program-program yang tidak berdampak. Saya bisa menghemat 1 triliun, dari program yang tidak berdampak dan dananya dipergunakan untuk penguatan program-program yang berdampak positif,” ucapnya.

Ia menambahkan, Bandung harus mempunyai peraturan regional yang mampu mengatasi lalu lintas kendaraan dan ekonomi seperti halnya pembangunan kereta cepat saat ini yang masih membutuhkan banyak investor.

“Kita masih butuh investor terutama yang kereta api cepat yah. Kuncinya itu ‘ pembangunan itu tidak bisa dihentikan, tapi pembangunan itu bisa dikendalikan,” tutupnya. (Nur)

Jabar News | Berita Jawa Barat

Comments

comments

Related posts