JABAR NEWS | PURWAKARTA – Saat ini Pemkab Purwakarta bersama Komando Distrik Militer (Kodim) 0619 Purwakarta beserta instansi terkait lainnya secara terus menerus melakukan sosialisasi penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) kepada para petani.
Dalam setiap kegiatan sosialisasi penertiban, terlihat ribuan petani KJA hadir dalam kegiatan tersebut untuk mengetahui alasan pemerintah melakukan penertiban hingga harus menzerokan KJA di Waduk Jatiluhur yang berada di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Salah seorang petani KJA H Dede Mulyana yang sudah bertahun-tahun memamfaatkan Danau Jatiluhur sebagai mata pencahariannya mengaku mendukung penertiban KJA karena Ia yakin ada kepentingan yang lebih besar dibalik penertiban ini.
“Kita dari petani lokal mendukung rencana penertiban yang akan dilaksanakan mulai bulan depan, terlebih lagi untuk penertiban awal yang akan ditertibkan adalah KJA yang sudah rusak dan tidak bertuan,” katanya saat ditemui belum lama ini usai mengikuti kegiatan sosialisasi penertiban KJA.
Kendati demikian H Dede berharap Pemkab Purwakarta memikirkan nasip para petani lokal karena jika KJA sudah ditertibkan maka mata pencaharian para petani akan hilang.
“Harapan kami kepada pemerintah memikirkan nasib kami selanjutnya,
karena sumber penghasilan selama ini yang menghidupkan ribuan keluarga akan hilang dan mohon pemerintah memikirkan solusinya,” harap Dede.
Sementara itu, Dandim 0619 Purwakarta Letkol Inf Ari Maulana menyampaikan bahwa untuk sosialisasi kepada para petani mengenai penertiban sudah dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut di tiga tempat yang berbeda.
“Setelah melakukan sosialisasi para petani KJA mulai memberikan respon positif terkait penertiban ini dan yang jelas penertiban dilakukan dengan persuasif yaitu mengedepankan komunikasi agar tidak ada konflik yang terjadi,” jelas Ari saat ditemui, Minggu (26/03/2017).
Ari juga mengungkapkan terkait permintaan para petani KJA lokal, pihaknya sudah menyampaikan ke Pemerintah Daerah setempat yaitu Bupati Purwakarta.
Bahkan tambah Ari, para petani KJA bersedia bekerjasama dalam penertiban nanti, dengan cara memberitahukan kepada para petugas penertiban KJA-KJA mana saja yang bukan milik warga asli Purwakarta.
“Rata-rata petani lokal menginginkan solusi mata pencaharian mereka paska penertiban nanti dan hal tersebut sudah kita sampaikan kepada Bupati,” tambahnya.
Untuk diketahui target awal penertiban adalah KJA-KJA yang sudah tidak produktif, tidak bertuan dan KJA yang rusak serta KJA yang bukan milik warga asli Purwakarta.
Adapun target di tahun pertama ini sekitar 15 ribu KJA akan ditertibkan dan sisanya akan dilakukan ditahun depan hingga posisi KJA di Waduk Jatiluhur yang merupakan salah satu objek vital Nasional yang ada di Purwakarta diposisi Zero KJA. (Zal)
Jabar News | Berita Jawa Barat
