JABAR NEWS | BANDUNG – Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto meninjau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Jalan Cianjur, Kota Bandung, Senin (06/02/2017).
Dalam peninjuannya, Yossi mengatakan pelayanan publik harus kembali berjalan seperti biasanya. Selain itu, harus memastikan masyarakat mendapatkan haknya dilayani sebaik-baiknya.
“Hampir satu minggu kegiatan di bekukan, kami menetapkan dinas ini tidak boleh berhenti karena harus melayani masyarakat. Semoga ini menjadi intropeksi, saya selalu memberikan sinyal perubahan stigma, bergesernya tata atau norma-norma. Transparansi harus selalu dikuatkan. Lalu mempunyai komitmen dan mempertanggung jawabkan apa yang di lakukan,” Ujarnya.
Selain itu, Yossi memberikan pembekalan kepada PLT DPMPTSP Evi S Sholeha dan SKPD terkait untuk kembali bekerja seperti koridor yang belaku. Yossi ingin memastikan pelayanan publik terus berjalan meski harus manual dan memastikan server terus di perbaiki.
“Pelayanan publik tidak terganggu setelah proses penyidikan, kita sangat prihatin dengan kejadian ini. Tp ini bagian dari proses, kita baru sadar ini menjadi masif. Dalam teknologi yang canggih masih ada celah atau ruang untuk berbuat diluar koridor yang berlaku,” Pungkasnya
Yossi berharap tidak ada lagi kejadian seperti itu. Ia mengingatkan kepada semua SKPD untuk menyatukan niat untuk melayani masyarakat dengan ikhlas dan menutup ruang-ruang yang dapat di manfaatkan oleh oknum. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat melanggar hukum.
“Jangan ada kejadian seperti kemarin, semoga itu yang terakhir kalinya. Tidak boleh memaksakan di luar koridor yang berlaku. Penanganan dalam pelayanan publik memang sekarang semakin rumit yang awalnya 29 pelayanan sekarang menjadi 54 di layanain dalam satu pintu. Ini merupakan tantangan bagi kita untuk lebih baik,” tuturnya.
Disisi lain, Evi mengatakan ia dan SKPD yang lain akan bekerja semaksimal mungkin. Dan akan memperbaiki sistem pelayanan publik yang seminggu ini terhenti.
“Saya dan SKPD yang lainnya akan memberbaiki kesalahan ini, semoga semua bisa bekerja sama untuk melayani publik. Sistem yang rusak akan kami perbaiki kembali agar masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kembali,” Ucapnya.
Evi menambahkan sekitar 2031 orang mendaftar setiap harinya. Namun terhitung dari tanggal 1 Februari 2017 pelayanan kita terhenti sehingga ia dan jajarannya belum mengetahui jumlah masyarakat yang ingin mengurusi perizinan.
“Sekitar 2031 orang setiap harinya mendaftar, sistem online yang kita terapkan memang membuat masyarakat bisa mendaftar kapan saja dan dimana saja sehingga tidak terikat dengan jam kerja. Kita sedang memastikan validasi jumlah pendaftar yang akan dilayani izin dan non izinnya. Doakan kami untuk dapat menjalankan tugas ini sehingga masyarakat dapat terlayani secara maksimal,” tandasnya.(Red)
Jabar News | Berita Jawa Barat
