JABAR NEWS | ENDE – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengungkapkan bahwa hingga awal Juni 2017, masih terdapat 60 kabupaten di Indonesia yang belum menerima Dana Desa (DD).
“Saat ini masih ada 60 kabupaten yang belum menerima Dana Desanya karena memang mereka belum ada Peraturan Bupatinya (Perbub),” katanya di Ende, Jumat (02/06/2017).
Menteri Eko menjelaskan, Perbup tersebut belum keluar karena masih ada kabupaten yang memang bupatinya baru dilantik beberapa waktu yang lalu. Namun demikian, menurutnya, hal tersebut bukan menjadi satu alasan mengapa Perbup tersebut belum ada.
Sebab, jika hal tersebut terjadi, maka yang kena imbasnya adalah masyarakat desa yang memang sangat membutuhkan DD tersebut.
“Sanksinya adalah bahwa kabupaten tersebut tidak terima Dana Desa 2017 dan kasihan nanti warga desanya, karena mungkin saja akan banyak desa yang membutuhkan Dana Desa,” tutur Menteri Eko.
Namun, Ia tidak menyebutkan kabupaten mana saja yang belum mempunyai Perbup tersebut yang berimbas pada pencairan DD.
Seperti diketahui, anggaran DD yang dikucurkan pemerintah pusat pada tahun 2017 ini adalah sebesar Rp60 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan Rp800 juta.
Rencananya, untuk tahun 2018 mendatang, anggaran DD akan naik dua kali lipat menjadi Rp120 triliun. Dengan begitu, setiap desa akan menerima Rp1 miliar per tahunnya.
Program DD pertama kali ada sejak tahun 2015 dengan jumlah angaran sebesar Rp20,76 triliun, di mana setiap desanya mendapatkan Rp280 juta, dan dana tersebut meningkat di tahun 2016 menjadi Rp49,98 triliun. (Red/jpp/ant)
Jabar News | Berita Jawa Barat
