JABAR NEWS | BANDUNG – Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi salah satu permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia yang berdampak bukan hanya pada kerusakan lingkungan tetapi lebih jauh kebakaran hutan telah menempatkan bangsa Indonesia pada posisi sebagai negara “Pengekspor Asap”
Meski bukan lahan gambut namun di Jawa Barat sendiri terdapat beberapa wilayah yang termasuk dalam kategori rawan kebakaran hutan seperti wilayah Garut, Sumedang dan Sukabumi
“Tiga wilayah ini adalah yang termasuk rawan ya, jadi nanti setelah ini akan dilakukan apel di tiga wilayah tersebut sebelum nanti terjun kelapangan,” ungkap Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat (Jabar), Sustyo Iriyono dalam rapat koordinasi, di hotel ibis Bandung, Senin (05/06/2017).
Sustyo mengatakan tujuan digelarnya rapat koordinasi kali ini adalah untuk sinergitas terutama para pemilik kepentingan guna melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, khususnya di wilayah Jabar.
“Tujuannya tentu sebagai upaya sinergitas antara berbagai pihak yang terlibat untuk dapat saling bersinergi sehingga pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan efektif dan efisien,” jelas Sustyo.
Sementara itu, Sustyo mengungkapkan kebakaran hutan yang terjadi di Jawa Barat lebih banyak disebabkan oleh oknum-oknum tertentu yang ingin memanfaatkan lahan secara tidak baik.
“Kalau di Jawa Barat memang faktornya adalah manusia, mereka ingin menggunakan lahan dengan cara merusak alam, merusak lingkungan, merusak ekosistem flora dan fauna, sehingga bukan itu saja tetapi juga merugikan negara pada akhirnya,” ungkapnya.
Sehingga Sustyo berharap rapat koordinasi ini bukan hanya sebatas seremonial saja tetapi melahirkan tindak lanjut yang lebih real.
“Saya ingin ada Posko Terpadu misalnya di desa mulai dari Polhub, Babinkantibmas, dan Babinsa yang mewakili TNI Polri kemudian dari BPBD dan dari desa yang terjun langsung dilapangan melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” ujar Sustyo.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh beberapa instansi terkait yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI, serta tokoh masyarakat. (Nur)
Jabar News | Berita Jawa Barat
