JABAR NEWS | KAB. BANDUNG – Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak secara nasional yakni 46,5 juta orang dan 98% jumlah penduduknya beragama islam, Provinsi Jawa Barat (Jabar) memiliki jumlah faktor sumber daya manusia yang sangat potensial untuk dikembangkan dan diarahkan menjadi sumber daya insani penggerak utama pengembangan ekonomi ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, Jabar merupakan provinsi dengan jumlah terbanyak di Indonesia.
Hal tersebut dikatakan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Rosmaya Hadi saat meresmikan Program BI Corner di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Falah di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai program BI Corner pertama dilingkungan Ponpes, Jum’at (16/06/2017).
“Berdasarkan data dari Kemenag RI tahun 2016, total jumlah pesantren di Indonesia sebanyak 28.961 pesantren, dimana 32% atau 9.167 dari total tersebut berlokasi di Jabar,” kata Rosmaya.
Rosmaya menjelaskan, hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak BI melalui KPw BI Jabar bekerjasama dengan Center for Islamic Economic Studies (CIES) terhadap 51 Ponpes di Jabar yang memiliki jumlah santri diatas 500 orang menunjukan bahwa, Ponpes di Jabar memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai lembaga ekonomi alternatif dalam pemberdayaan masyarakat pesantren berbasis ekonomi syariah.
“Sementara itu, berdasarkan hasil kajian BI, setidaknya ada lima peta permasalahan utama dalam pengembangan dan keuangan syariah di Indonesia,” tuturnya.
Adapun permasalah tersebut antara lain, terbatasnya sumber daya insani yang berkualitas, struktur ekonomi dengan berbagai ketimpangan, potensi sektor sosial dengan keterbatsan pengaturan, pasar keuangan syariah yang masih dangkal dan kinerja keuangan syariah yang stagnan.
Mempertimbangkan kedua potensi sebagai provinsi dengan jumlah penduduk muslim dan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia dengan kelima permasalahan dimaksud maka KPw BI Jabar memiliki concern untuk dapat berkolaborasi dengan pondok pesantren sebagai mitra strategis dalam pengembangan ekonomi keuangan syariah di Jabar.
“Fokus kolaborasi tersebut akan diarahkan pada dua pilar pengembangan, yaitu penguatan sumber daya insani dan pemberdayaan masyarakat,” terang Rosmaya.
Sementara itu, ditempat yang sama, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Jabar Wiwiek Sisto Widayat menambahkan, sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi tersebut, pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan dan kerjasama.
Diantaranya, pada tanggal 6-7 Mei 2017 lalu BI Jabar telah bekerjasama dengan Ponpes Al Falah dan Himpunan Santri Bandung Berdaya Guna (Hasbuna) untuk mencoba mengimplementasikan kedua pilar pengembangan tersebut melalui penyelenggaraan rangkaian kegiatan.
Rangkaian kegiatan yang dimaksud seperti melakukan sosialisasi kepada para ulama dan masyarakat pesantren mengenai Peran Ekonomi Syariah sebagai Kekuatan Ekonomi Bangsa, Workshop Training of Trainers (ToT) Calon Penggerak Pengembangan Usaha pada 100 Ponpes se-Kabupaten Bandung, seminar Modernisasi Manajemen/Pengelolaan Pondok Pesantren.
“Tidak hanya itu, dalam kegiatan itu juga BI Jabar melaksanakan Bazar Ekonomi Kreatif Usaha Mikro binaan BI Jabar dan Kegiatan Usaha Ekonomi Pondok Pesantren di Kabupaten Bandung serta Edukasi Gerakan Nasional Non Tunai dan Uang Rupiah Tahun Emisi 2016,” tambah Wiwiek.
Wiwiek juga mengungkapkan, dalam rangka untuk dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya insani tersebut, BI Jabar juga menginisiasi Program BI Corner di Ponpes Al Falah sebagai program BI Corner pertama dilingkungan Ponpes.
“Dengan adanya BI Corner ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan seluruh civitas Ponpes Al Falah dan masyarakat sehingga membawa kebaikan bagi kita semua,” ungkap Wiwiek.
Pada kesempatan ini juga, Wiwiek menyampaikan, bahwa BI Jabar telah berkoordinasi dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) terkait dengan PS 14.03 (Implementasi Program Pengembangan Kemandirian Ekonomi di Pesantren) untuk dapat melibatkan Ponpes Al Falah yang potensial untuk dikembangkan.
“Kami telah melakukan survei dan saat ini sedang mempersiapkan Implementasi Program Pengembangan Kemandirian Ekonomi di Ponpes Al Falah berbasis pertanian tahap awal dengan program urban farming (Hidroponik) yang kami coba kolaborasikan dengan program inovasi Kampung Peduli Inflasi,” ujarnya.
Sebagai penutup, Wiwiek berharap, melalui berbagai kolaborasi kegiatan/program tersebut untuk tujuan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi sarana sinergi kita bersama untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.
“Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif diharapkan dapat mendukung tercapainya tingkat inflasi yang rendah, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan pemerataan ekonomi yang lebih baik dan adil,” harapnya. (Zal)
Jabar News | Berita Jawa Barat
