JABAR NEWS | CIANJUR – Anggota DPR RI dari Komisi VIII, H. Deding Ishak menilai kerja P2TP2A Kabupaten Cianjur sudah baik.
Hanya saja alokasi anggaran untuk lembaga tersebut masih minim. Oleh karenanya perlu dukungan dari semua pihak terutama Kemenag, Kemensos hingga Kementerian Pendidikan. Dengan harapan adanua sinergitas dan kerja yang optimal satu dengan yang lainnya.
Sebagai anggota DPR RI dari Komisi VIII ia mengaku memiliki tanggungjawab yang besar atas perempuan dan anak. Makanya ia akan mengusulkan alokasi anggaran untuk menangani perempuan dan anak bisa bertambah besar lagi.
Hal tersebut ia paparkan dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, di Hotel Delaga Biru, Cipanas, Selasa (08/08/2017).
“Saat ini anggaran untuk P2TP2A masih terbilang minim. Makanya perlu ada sinergitas antar lembaga pemerintah,” katanya.
Ia menyayangkan jika persoalan perempuan dan anak di Cianjur semakin bertambah umpannya. Saat ini maraknya wisatawan asing asal Timur Tengah berdampak pula pada populasi PSK. Makanya hal itu perlu di evaluasi persoalan tersebut seperti fenomena gunung es.
“Begitupun dibutuhkan ketegasan dari kepala daerah dan penegak hukum serta legislasi daerah sebagai pembuat instrumen hukum ditingkat daerah dalam hal ini Perda,” ucapnya.
Pemerintah tidak boleh menunggu bola, melainkan harus jemput bola dalam menangani persoalan perempuan dan anak. Supaya kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak tidak terulang lagi. Ia pun berjanji akan membuat yayasan KDI lembaga khusus untuk menangani persoalan perempuan dan anak.
“Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, kami akan membuat Yayasan KDI. Nantinya akan bekerja sama dengan Ikatan Guru Raudatul Atfal, Komunitas Anak dan P2TP2A sebagai bentuk kepedulian kami terhadap perempuan dan anak,” terangnya. (Wan)
Jabar News I Berita Jawa Barat
