JABAR NEWS | GARUT – Program dana desa dijamin sebagai salah satu program andalan pemerintah untuk membangun desa dan mengurangi ketimpangan masih berada pada jalur yang tepat dan dinilai tepat sasaran.
Demikian ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam acara penyerahan sertifikat tanah di lapangan olahraga Kerkoff, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dikutip dari laman jpp.go.id, Selasa (17/10/2017).
Namun, Presiden juga menyadari bahwa dalam pelaksanaannya dibutuhkan perbaikan sistem, prosedur, dan pengawasannya agar dana tersebut dapat lebih memajukan desa.
“Kita tahu ada kurang lebih 900 kepala desa yang ditangkap karena dana desa. Tapi dari 74 ribu desa yang ada, bahwa ada yang ‘belok’ kita tidak tutup mata. Tetapi dari hasil survei yang kita lakukan, banyak juga yang tepat sasaran. Memang perlu diperbaiki prosedurnya agar lebih sederhana, juga diperbaiki pengawasannya,” ujar Presiden.
Untuk itu, Kepala Negara mengingatkan, dari 74 ribu desa yang ada di Indonesia, tidak mungkin bagi pemerintah untuk mengawasi jalannya pemanfaatan dana desa satu per satu. Oleh karenanya, Kepala Negara mengajak peran serta masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa yang telah diberikan pemerintah pusat.
“Uang itu ditransfer langsung dari pusat menuju ke desa. Tanggung jawab ada di desa, masyarakat juga harus ikut mengawasi dan mengontrol uang itu jadi barang apa. Apakah jadi irigasi, jalan, dan sebagainya. Tidak mungkin pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah mengikuti begitu banyaknya desa,” papar Presiden.
Adapun bagi para kepala desa, Kepala Negara mengimbau agar masyarakat turut dilibatkan dalam hal menentukan pemanfaatan dana desa itu.
Bagi Presiden, apa pun pemanfaatan dana desa tersebut diperbolehkan sepanjang itu merupakan hal-hal yang produktif yang dapat memajukan perekonomian desa.
“Yang paling penting, pengawasan yang paling baik itu adalah dari masyarakat,” tegas Presiden. (*)
Jabar News | Berita Jawa Barat
