JABARNEWS | BANDUNG – Gerakan Pilihan Sunda (Gerpis) dan Sunda Lawyer Club mengelar Konferensi Pers terkait surat kepada Presiden RI atas tindakan diskriminasi terhadap atlet-atlet beprestasi Paralympic Jabar yang tidak masuk Pelatnas Asian Paragames di Solo.
“Karena Pelatnas Asian Paralympic Games ini sedang berlangsung dan atlet-atlet kami yang kami advokasi tidak masuk, maka kami minta Menpora dan Presiden untuk meneliti permasalahan tersebut, Sementara aparatur yang lain juga meneliti hal-hal prinsipil yang kami temukan,” kata Inisiator Gerpis, Andri P. Kantaprawira saat ditemui di Sekretariat Gerakan Pilihan Sunda Jl. Buah Batu No. 3, Kota Bandung, Rabu (24/01/2018).
Pengaduan tersebut merupakan kelanjutan permasalahan dari Peparnas Paralympic 2016 lalu. Dari surat yang akan dilayangkan, pihaknya juga berkeinginan untuk membongkar adanya permasalahan yang berindikasi mega pungli kepada Nasional Paralympic Comitte Indonesia (NPCI).
Dengan adanya laporan awal yang telah di sampai kepada Presiden RI, Joko Widodo, ia merasa yakin hal tersebut akan segera mendapatkan respon dari Pemerintah Pusat.
“Sebagai kasus kemanusiaan, saya yakin Pak Presiden akan segera melaksanakan karena data awal-awal ke Istana Negara sudah masuk,” tuturnya.
Sementara itu di tempat yang, Kamal selaku Advokat yang menangani permasalahan tersebut mengatakan bahwa pihaknya sudah mengumpulkan bukti-bukti selama 4-5 bulan mengenai diskriminasi terhadap ke sepuluh atlet.
“Kalau hukum itu melihat sebab akibat, intinya teman-teman kita ini tidak bisa melanjutkan dikarenakan adanya hambatan. Kriteria karir kita akan bela, kita akan klasifikasi ke organisasinya,” ucap Kamal.
Ditempat yang sama, Farid Surdin yang merupakan salah satu Atlet Paralympic Jabar berharap Presiden RI dapat segera mengambil langkah tegas mengenai diskriminasi dan pungli yang telah dilakukan oleh NPCI.
“Semoga Bapak Presiden dapat merespon keluh kesah kami,” harap Farid.
Laporan: Teddy Permana
