JABARNEWS | BANDUNG – PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) berencana akan membangun lapang secara khusus untuk persib di sekitar area GBLA khususnya Gedebage. Bukan hanya lapang tetapi juga perkampungan olahraga atau kampung sepak bola.
“Syukur-syukur di Gedebage tetapi pada prinsipnya kita memberi dukungan penuh kepada PT PBB, makanya tadi diundang juga Distaru, Dishub dan DPU supaya ada sinkronisasi dengan setda kabupaten Bandung jangan sampai dibangun disana tapi tidak punya akses ke GBLA kan jadi mubajir,” harapnya sekertaris daerah kota Bandung Yossi Irianto usai menerima PT Persib diruang rapatnya, Jumat (26/1/2018).
Jelas Yossi, pemkot Bandung hanya menempatkan posisi bahwa Persib adalah satu aset pemerintah karena Persib menjadi kebanggaan warga Bandung dan Jawa Barat.
“Sehingga kita memberikan dukungan penuh terhadap akan dibangunnya lapangan tersendiri untuk latihan dan sebagainya,” tegasnya.
Secara proporsional kata Yossi, lapang di Ahmad Jani ‘Sidolig’ sudah tidak referensetatif, sudah tidak memenuhi syarat, polutannya tinggi kurang sehat untuk para atelit.
Nah nanti di sekitar area GBLA itu ada 8 hektare yang akan dibangun. Rencanaya disana dibangun wisma pemain dan sebagainya untuk menjadi kampung bola atau kampung Persib.
Lahannya ada di perbatasan Cibiru wetan milik pemkot Bandung dan Cibiru hilir yang masuk kabupaten Bandung.
“Posisinya dekat dengan kabupaten, kita bakal minta ijin lokasi dipermudah untuk dibuka akses jalan ke GBLA. Saya juga akan berkoordinasi dengan BPN agar membantu juga,” jelasnya.
Pembangunan lapangan Persib juga dikarenakan kasihan terhadap bobotoh kata Yossi. Sebab bobotoh Persib nukan hanya warga Bandung.
“GBLA dibangun untuk Persib kan, tapi hasil survey viva rumputnya bagus memenuhi syarat jadi dipakai event internasional. Nah kalau tandang terus tetapi bobotoh tidak bisa nonton kasihan juga kan, padahal bobotoh itu pemain ke-12, jadi kalau punya lapang sendiri beda kan,” jelasnya lagi.
Progress pembangunan lapangan itu sudah dibeli PT PBB dan rencananya dibangun tahun 2018-2019.
Laporan : Evi Damayanti
