JABARNEWS | JAKARTA – Ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi nasional sudah mencapai taraf mengkhawatirkan dengan angka mencapai 49,3 persen. Ironisnya, 1 persen orang kaya di Indonesia menguasai 49 persen total kekayaan negara. Terciptanya segelintir orang kaya di Indonesia tak lepas dari lemahnya pemerintah dalam memberantas kapitalisme kroni atau “Crony Capitalism”.
“Jangan tunda-tunda lagi, sudah saatnya Pak Jokowi, Presiden kita, menghapus ketimpangan dan kesenjangan ekonomi ini dengan tidak lagi menggelar karpet merah kepada segelintir konglomerat yang menguasai hampir setengah total kekayaan negara kita,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2011-2015 Abraham Samad, Kamis (8/3/2018).
Abraham mengungkapkan salah satu butir pemikirannya tentang kebangsaan dan pentingnya membangun peradaban bangsa yang akan disampaikannya di dua kampus di Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Negeri Makassar (UNM) pada Sabtu (10/3/2018), dalam seminar bertema “Spirit of Indonesia” yang dimotori Gerakan “Kami Indonesia”.
Mengutip angka yang pernah dikeluarkan World Bank di mana lembaga itu menempatkan Indonesia pada peringkat 7 “Crony Capitalism” paling tinggi di dunia, Abraham mengatakan, hampir dua pertiga harta kekayaan konglomerat Indonesia didapat dari hasil bisnis yang terkolaborasi dengan penguasa.
Kapitalisme kroni atau “Crony Capitalism” merupakan istilah di dunia ekonomi untuk menyebut harta kekayaan konglomerat yang kesuksesan bisnisnya didapat dari kolaborasi atau hubungan dekat antara pengusaha dan penguasa.
“Pertumbuhan ekonomi yang diklaim pemerintah itu sebenarnya hanya dinikmati oleh dua puluh persen penduduk terkaya di Indonesia, sedangkan penduduk di level bawah tidak mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi ini,” katanya.
Abraham mengemukakan, dalam data riset Word Bank disebutkan, 304 perusahaan besar di Indonesia menguasai 26 juta hektare konsesi hutan. Ia membandingkan dengan 23,7 juta petani Indonesia yang memiliki luas tanah lebih kecil dibanding yang dimiliki para konglomerat, yakni 21,5 juta hektar lahan.
Fokus pemerintah, kata Abraham, seharusnya ditujukan kepada ketersedian lahan bagi petani yang tidak memiliki lahan pertanian atau perkebunan yang bisa mereka garap,agar terjadi distribusi pemerataan pengelolan kekayaan alam.
Selaku mantan Ketua KPK, Abraham menengarai masih tumbuh suburnya kapitalisme kroni di Indonesia tidak lepas dari prilaku koruptif, selain rendahnya integritas atau moralitas bangsa.
Pemberian konsesi dan fasilitas luar biasa terhadap konglomerat, lanjutnya, tidak lepas dari faktor kesejarahan di mana pada masa lalu saat konsesi lahan hanya diberikan kepada kroni-kroni penguasa. Demikian juga kesempatan dalam mengelola kekayaan alam selalu jatuh kepada orang dekat, kerabat, dan kroni penguasa.
Akibatnya ketika rezim berganti, konsesi lahan masih dimiliki konglomerat besar karena masa konsensinya belum habis. Di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam yang terbatas mengakibatkan kerusakan lingkungan parah.
“Tetapi jika ada kemauan politik dari pemerintah, regulasi pemberian konsensi itu bisa saja ditinjau-ulang melalui regulasi baru. Selain itu, pemerintah bisa menciptakan garapan baru bagi tiga belas juta petani yang belum memiliki lahan ini,” kata Abraham.
Seusai bertugas di KPK, Abraham menjadi narasumber dalam berbagai seminar sebagaimana yang akan dilakukan di UNHAS dan UNM.
Seperti yang dilakukan di kampus-kampus lain, Abraham selalu memberi motivasi kepada mahasiswa dan generasi muda sebagai penentu peradaban bangsa dan tentang pentingnya pendidikan karakter dalam mewujudkan manusia Indonesia yang beradab dan berintegritas.
Dalam berbagai kesempatan ia menekankan, mahasiswa sebagai generasi muda memiliki peran penentu masa depan peradaban Indonesia tersebut. Hal penting yang harus mereka punyai adalah integritas. Sebab, dengan integritas itulah generasi muda dapat menangkal prilaku korupsi yang dapat menghancurkan peradaban sebuah bangsa.
“Korupsi sama dengan genosida peradaban,” tandasnya. (Des)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
