JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan pihaknya terus berkomitmen membenahi Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Pemprov Jawa Barat. Ke depan pemerintah daerah harus memiliki orietasi pengawasan dan penyehatan terhadap BUMD.
“Sejak 2008 kita terus melakukan pembenahan, sebagiannya sudah berhasil sehat, sebagian lagi masih dalam penyehatan,” ujar Aher ditemui usai Rapat Kerja Pansus I terkait LKPJ Tahun Anggaran (TA) 2017 dan Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Barat 2013-2018 di Ruang Rapat Banmus Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jln. Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin (23/4/2018).
“Saya kira ke depan kita harus punya orientasi BUMD ini harus dipantau terus dan disehatkan, dirasionalkan,” tambahnya.
Selan itu, Aher menambahkan porsi tenaga kerja di BUMD tertentu terlalu besar. Hal itu menjadi beban bagi BUMD. Di sisi lain, Pemprov Jawa Barat juga tidak bisa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perlu pembiayaan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Tadi (rapat kerja) juga mencuat ke permukaan tentang kebanyakan tenaga kerja pada BUMD-BUMD tertentu. Ini menjadi beban bagi BUMD,” kata Aher.
DPRD Jabar menilai BUMD harus bisa memberikan kontribusi lebih pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). BUMD tidak efektif lebih baik digabung atau merger. Ketua Pansus I Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) TA 2017 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) DPRD Jabar, Gatot Cahyono menyatakan bahwa pembenahan BUMD akan menjadi “Pekerjaan Rumah (PR)” untuk Gubernur Jabar 2018-2023.
“BUMD kita faktanya memang ada yang jalan bagus, setengah bagus, semaput. Sudah sampai ke tingkat seperti itu dan banyak juga anak perusahaannya yang tidak jalan,” jelas Gatot dalam rapat kerja.
“Saya kira ini “PR” buat Gubernur yang akan datang,” pungkasnya. (Wan)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
