JABARNEWS | KAB. BANDUNG – 50 bupati dan wali kota menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) untuk mengikuti Gerakan Menuju 100 Smart City tahap kedua di Redtop Hotel and Convention Centre Jakarta, awal pekan ini. Salah satu yang menandatangani MoU yaitu Bupati Bandung, Dadang M. Naser.
Penandatanganan ini menandai dimulainya rangkaian kegiatan yang bertujuan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi di daerah masing-masing.
Dadang mengatakan, akan mengkoordinasikan jajarannya dalam mendukung program perbaikan pelayanan kepada masyarakat ini.
“Kita akan sinergikan gerakan ini dengan Program Bandung Sarebu Kampung. Bagaimana kita dorong UKM, IKM dan UMKM untuk menggunakan teknologi digital. Jualan secara online pasarnya luas, tidak ada batasan wilayahnya,” katanya.
Dikatakannya, kunci keberhasilan gerakan ini ada pada kepala daerah beserta seluruh lapisan masyarakat.
“Gerakan ini akan berhasil bila semua pihak bergerak. Sinergitas pemerintah, dunia usaha bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, akan mempercepat terwujudnya smart city,” ujarnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Rudiantara, mengimbau, gerakan tersebut targetnya harus jelas. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dalam sebuah ekosistem.
“Kami melihat bahwa smart city ini harus dibuat target yang jelas. Kominfo tidak bergerak sendiri, karena smart city bukan melulu soal teknologi. Smart city bukanlah masalah belanja pengadaan teknologi saja, namun bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik. Jadi yang harus diutamakan adalah mindset (pola pikir) dari seorang kepala daerah kabupaten/kota,” ujarnya.
Dikatakannya, ada tiga poin penting untuk mewujudkan smart city yang berkelanjutan, yaitu harus dilihat bagaimana struktur APBD, infrastruktur jaringan seluler, dan mindset pemerintah daerahnya.
“Struktur APBD harus mempunyai ruang untuk melakukan perubahan. Jika mayoritas hanya untuk belanja rutin maka jangan bermimpi dulu untuk mewujudkan smart city. Harus dilihat juga infrastruktur jaringan selulernya seperti apa. Kemudian pola pikir kepala daerahnya harus memiliki kecenderungan untuk membuat inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Rudiantara.
Diketahui, gerakan itu bergulir sejak 2017. Saat itu 25 kabupaten/kota terpilih, sementara 25 kabupaten/kota lainnya ditargetkan akan mengikuti gerakan yang sama di tahun 2019. Kemenkominfo yang menginisiasi gerakan ini bekerja sama dengan Bappenas, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenkeu, Kementerian Perekonomian, Kantor Staf Presiden, dan Kemenpan-RB.
Setelah penandatanganan ini, pemerintah kabupaten/kota akan mendapatkan pendampingan yang dilakukan oleh akademisi dan praktisi dari berbagai institusi seperti Universitas Indonesia, ITB, Perbanas, dan UMN. (Des)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
