JABARNEWS | SUBANG – Proyek pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban sebagai salah satu proyek strategis nasional nampaknya mengalami kendala.Pasalnya para pemilik lahan yang terhimpun dalam Paguyuban Tani Berkah Jaya (PTBJ) ngadu ke Presiden RI,JOkowi terkait ganti rugi lahan yang dianggap terlalu murah.
Mereka mengadukan hal tersebut lewat sebuah spanduk yang dibentangkan di kawasan pantai Patimban, Kp Patimban, Desa Kecamatan Pusakanagara, Subang, Jawa Barat, Sabtu (19/5/2018). Spanduk itu bertuliskan “Pak Presiden Tolong Jangan Sengsarakan Kami Dengan Pembebasan Lahan Yang Murah”.
“Ini adalah isi hati para petani pemilik lahan sebagai bentuk protes protes dan perlawanan warga yang menolak lahannya dibayar murah,” kata Arim Suhaerim selaku ketua Paguyuban Tani Berkah Jaya (PTBJ).
Menurut Arim, mereka (petani) dalam menyampaikan aspirasinya tidak hanya memasang spanduk bernada protes, ratusan petani yang tergabung dalam Paguyuban Tani Berkah Jaya(PTBJ) ini berencana melakukan aksi damai ke Kantor Kecamatan Pusakanagara, Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN) dan Gedung DPRD Subang guna menolak ganti rugi tanah yang dinilai tak layak.
“Aksi damai sebagai bentuk protes terhadap nilai ganti ini akan kami gelar pada hari Selasa 22 Mei 2018 bertempat dikantor kecamatan Pusakanegara. Kemudian ke Kantor BPN Subang dan Gedung DPRD Subang,” ujar Arim.
Tujuan aksi unjuk rasa tersebut murni dari isi hati para pemilik lahan untuk menuntut agar diadakannya musyawarah harga dan bentuk kerugian. Selain itu, mereka juga meminta besaran nilai pembebasan lahan yang diberikan oleh pemerintah pusat itu dapat mensejahterakan warga terdampak atau paling tidak sesuai nilai terendah dari hasil kajian Tim PSP3 IPB Bogor.
“Mereka juga menuntut untuk dihentikan cara-cara yang menyimpang dari SOP (Standar Operasional Prosedur) dan segala bentuk intimidasi,” ungkapnya.
Pada dasarnya para pemilik lahan yang tergabung dalam PTBJ sangat mendukung pembangunan proyek strategis nasional tersebut.
Namun mereka meminta pemerintah dalam hal ini BPN hendaknya memberikan nilai harga yang adil dan layak serta menempuh cara pembebasan yang transparan dan bermartabat sesuai SOP.
“Di lapangan justru malah sebaliknya, pihak BPN justru bertindak tidak sesuai SOP dan sangat merugikan warga pemilik lahan,” tandasnya.
PBTJ meminta untuk ditinjau ulang serta diadakan musyawarah antara pemerintah dengan para pemilik lahan. Sehingga ada titik temu harga yang sesuai untuk ganti rugi lahan warga yang akan digunakan untuk pembangunan pelabuhan Patimban. (Mar)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
