JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintahan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dinilai gagal setelah laporan hasil keuangan (LHK) BPK RI kembali memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) secara tiga tahun berturut-turut.
Direktur Lembaga Survei Veritas, Syahid Irfan Mubarok mengatakan, pemerintahan Ridwan Kamil dinilai gagal karena terjadi ketidaksinkronan antara apa yang diharapkan mayoritas warga Bandung dengan apa yang dikerjakan pemkot Bandung. Utamanya untuk permasalahan utama yang diinginkan masyarakat belum teratasi.
“Walaupun agak berat mengatakan ini, tapi ini fakta di lapangan. Kenapa? Karena tidak sinkron apa yang diharapkan masyarakat dan apa yang dikerjakan Pemkot Bandung. Jadi keinginan publik tidak didengarkan. Yang dilakukan bukan prioritas yang diinginkan,” ujar Syahid.
“Kami bertanya, dibanding 5 tahun lalu periode Pak Dada Rosada, mayoritas pendapatan menurun 43,13%. Jadi bisa disimpulkan mayoritas warga Bandung tidak mengalami kemajuan secara ekonomi. Kemudian dibanding 5 tahun lalu apa tabungan meningkat tetap atau turun. Mayoritas tetap dan tidak menabung,” tambah dia.
Sementara untuk masalah kemacetan, lanjut Syahid, sebanyak 89 persen warga Bandung menilai kemacetan di Bandung semakin parah. Selain itu, 62 persen masyarakat berpendapat bahwa masalah banjir belum teratasi selama lima tahun ini.
Pencapaian Kota Bandung di bawah kepemimpinan sosok yang karib disapa Emil tersebut dalam urusan keuangan tentu memunculkan pertanyaan. Apalagi Emil saat ini sedang bertarung memperebutkan kursi Jabar 1 dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018. Dengan prestasi Jabar yang 7 kali beruntun meraih predikat opini WTP dari BPK RI, tentu jadi tantangan tersendiri bagi setiap gubernur Jabar terpilih untuk mempertahankannya, termasuk Emil.
Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Pendidikan indonesia (UPI) Karim Suryadi menilai dari semua pasangan calon yang bertarung di Pilgub Jabar 2018, Emil yang berpasangan dengan Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) sebenarnya memberikan perbedaan dengan menawarkan sejumlah program yang cukup menarik jika dibaca di atas kertas.
Namun, kebanyakan program yang ditawarkan merupakan replikasi dari program unggulan Emil selama memimpin Kota Bandung seperti layad rawat, kredit melati dan lainnya. Di Kota Kembang sendiri belum bisa dikatakan cukup berhasil atau berdampak luas di masyarakat.
Karim sedikit menyayangkan sikap Emil selama ini terlalu ‘bangga’ dengan gaya kepemimpinannya di Kota Bandung.
“RK selalu mengatakan soal Kota Bandung, padahal dia sedang bertarung di wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan Kota Bandung,” ungkap Karim.
“Memang cukup memberikan perbedaan, tapi nomor 1 (Rindu) ini saya kira harus melihat situasi dan kondisi Jabar secara luas, bukan dari sudut pandang Kota Bandung. Karena tiap kota dan kabupaten memiliki persoalan berbeda-beda dan cara penangananya pun mungkin akan berbeda karena beberapa perbedaan, salah satunya kultur masyarakat di masing-masing daerah,” pungkasnya. (Wan)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
