JABARNEWS | KARAWANG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil “Ngumpet” di Kolong Meja. Hal tersebut dilakukan Ridwan Kamil pada saat memberikan contoh kepada para pelajar pada simulasi tanggap bencana yang digelar di Aula Yayasan Kharisma Darussalaam Karawang, Jumat (23/11/2018).
Dihadapan para pelajar Ridwan Kamil memberikan contoh agar mereka selalu waspada saat terjadi gempa dan bencana. Termasuk memberikan saran cara menyelamatkan diri saat terjadi gempa.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun meluncurkan Program Pelajar Siaga Bencana. Program Pelajar Siaga Bencana sendiri rencananya akan menjadi kurikulum di setiap sekolah di Jawa Barat. Mulai dari SD, SMP hingga tingkat SMA wajib menyelenggarakan mitigasi bencana.
“Pemerintah provinsi Jawa Barat memulai kurikulum tanggap bencana agar sebagai provinsi yang memang rutin mendapat bencana anak-anak sekolah kita siap bagaimana menghadapi bencana gempa bumi kalau gunung meletus kalau kebakaran kalau banjir dan lain sebagainya,” jelas pria yang akrab disapa kang emil ini.
Dikatakannya, program ini sangat penting sehingga bisa meminimalisir korban di kemudian hari Karena kurangnya pengetahuan tentang tanggap bencana. Pentingnya tanggap bencana pun melihat persiapan yang dilakukan masyarakat Jepang. Terlebih Jepang sering terjadi gempa bumi.
“Kita mengcopy apa yang ada di Jepang, mereka yang sudah luar biasa ini akan jadi mitra. Saya sudah kerjasama dengan JICA dan Kota Yokohama. juga pemerintah Jepang untuk memberikan asistensi kurikulum berbasis bencana mudah-mudahan inisiatif ini bisa membawa kebaikan untuk Jawa Barat,” jelasnya.
Menurutnya, pihaknya melakukan kerjasama dengan Jepang karena banyak karakter kemiripan bencana antara di Jepang dengan Jawa Barat yang rawan terhadap bencana.
“Jepang itu paling mirip karakter bencananya dan sering tsunami sering gempa karena masuk ke Ring of Fire juga jadi saya kira mereka yang paling Siap,” katanya.
Oleh karena itulah lanjutnya, program pelajar siaga bencana ini mulai diterapkan menjadi kurikulum di setiap sekolah. Baik ditingkat SD, SMP, SMA.
“Nanti diperintahkan kepada kadis kadis yang mengurusi TK, SD, kalau SMA SMK kan langsung bisa dari Provinsi tapi kan urusan keselamatan tidak dihubungkan dengan kewenangan pengelolaan pendidikan,” katanya. (Wan)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
