JABARNEWS | JAKARTA – Adanya dugaan pelanggaran kampanye dalam pelaksanaan reuni 212 yang digelar Minggu (2/12/2018), tengah dikaji oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Komisioner Bawaslu Pusat, Rahmat Bagdja, mengatakan, ada sejumlah dugaan pelangggaran kampanye, selain dugaan pelanggaran dalam pidato Rizieq Shihab, Bawaslu juga mencermati adanya ujaran ‘ganti presiden’.
“Selama kegiatan berlangsung, sempat diputar lagu “2019 Ganti Presiden”. Itu pelanggaran ya. Dan sudah kami minta untuk dihentikan pemutarannya saat itu. Panitia kemudian menghentikannya. Pemutaran lagu seperti itu tidak boleh dilakukan. Presiden saat ini siapa? Kok tiba-tiba ada ujaran seperti itu,” kata Rahmat, dikutip sindonews, Selasa (4/12/2018).
Dikatakannya, beberapa dugaan tersebut akan diserahkan Bawaslu ke Bawaslu DKI Jakarta untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut. Sebab, pengawasan aksi Reuni 212 sudah diberikan kepada Bawaslu provinsi.
“Kalau ada orang yang bilang kegiatan reuni ada muatan politis, ya memang ada. Tetapi, yang kami cari adalah pelanggarannya. Secara umum kemarin disampaikan kalau di lapangan tidak ada kejadian pelanggaran, kami minta untuk dikaji kembali,” tegasnya.
Bawaslu bersama kepolisian juga sedang memeriksa pidato Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, saat Reuni 212. Bawaslu, lanjut Bagdja, meminta Bawaslu DKI Jakarta mendalami unsur dugaan pelangggaran dalam pidato yang dilakukan secara teleconference itu.
Sebelumnya, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengulang-ulang salah satu pesan yang ditujukan kepada massa Reuni 212 di Monas. ‘
“Ingat semuanya sudah saatnya 2019 ganti presiden,” kata Rizieq melalui sambungan telepon yang disiarkan lewat pengeras suara.
Rizieq juga menegaskan peserta aksi untuk tidak memilih Presiden, yang oleh Rizieq disebut diusung oleh partai penista agama.
“Haram memilih calon presiden dan calon legislatif yang diusung oleh partai pendukung penista agama,” ungkapnya. (Des)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
