JABARNEWS | BANDUNG – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lebih perketat pengawasan anggaran. Itu dilakukan sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh DPRD bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jabar.
“Gubernur bisa gunakan wewenang, kalau APBD-nya masih ngaco tahan saja dalam bentuk bantuan keuangan kota, cukup besar tahun 2018 itu empat triliun rupiah, trennya ini meningkat,” kata Dewan Nasional FITRA, Nandang Suherman saat diskusi “Ruang Gelap APBD dan Potensi Penyimpangan” di Bandung, Minggu (13/1/2019).
Menurutnya, Gubernur dapat menggunakan instrumen khusus agar kabupaten/kota patuh pengalokasian anggarannya. Salah satu caranya yakni menerapkan sistem reward and punishment soal pemberian insentif daerah.
“Jadi melalui reward dan punishment dan daerah butuh karena daerah di kabupaten itu PAD-nya kecil kalau ada insentif itu dia akan berusaha maksimal,” saran Nandang.
“Kalau masalah uang biasanya pada takut, pakai instrument ini, pusat bagi kabupaten kota yang menyerahkan dokumen sesuai dengan waktu yang ditetapkan akan mendapatkan dana insentif daerah dengan besar Rp 25 sampai Rp 40 miliar,” lanjutnya.
Ia menilai langkah tersebut akan efektif karena menyangkut bonus/intensif keuangan, dipastikan pemerintah kabupaten/kota akan berupaya mendapatkan sebanyak mungkin. Sebab, banyak kabupaten yang Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masih kecil. (Mil)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
