Fadli Zon Dukung Ubah Nama Jabar Jadi Sunda, Ini Alasannya

JABARNEWS | BANDUNG – Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon, mendukung perubahan nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Provinsi Sunda, karena dapat memperkuat aspek kebhinnekaan masyarakat Tanah Air.

Menurut dia, nama Sunda memiliki nilai sejarah yang cukup kuat di Indonesia, sehingga penggunaan nama Provinsi Sunda bisa memperkuat identitas bangsa dan kebhinnekaan.

“Saya juga mengusulkan Provinsi Sumatera Barat menjadi Minangkabau, jadi kenapa tidak, Jabar menjadi Sunda, karena menurut saya ini mayoritas adalah masyarakat etnis Sunda, karena keistimewaan di masa lalu juga,” kata Fadli Zon di Bandung, Selasa (10/11/2020) dilansir dari laman Antara.

Baca Juga:  Pendaftaran Caketum HIPMI Berakhir, Tak Ada Peminat

Dia juga tidak menampik usulan perubahan nama itu juga berpotensi mendapat pro dan kontra di tengah masyarakat. Maka dari itu, ia mengatakan perlu adanya musyawarah yang dilakukan oleh berbagai tokoh di Jawa Barat.

“Itu yang perlu dimusyawarahkan dengan masyarakat Betawi, kan tidak ada masalah membicarakan itu, dengan Cirebon juga, karena itu yang perlu dimusyawarahkan, sebuah usulan itu wajar,” kata dia.

Baca Juga:  Lewat Senam Juara, Ini Cara Cadisdik Wilayah VII Ciptakan Pelajar Sehat

Menurut dia, nama adat atau suku bangsa yang dijadikan nama administratif suatu daerah merupakan hal yang biasa. Contohnya, kata dia, di Inggris ada Wales dan Skotlandia yang masuk ke dalam Britania Raya.

“Di kita kan ada Aceh, Papua, Bali, Lampung, Gorontalo, jadi menurut saya tidak ada masalah, malah memperkuat. Di era globalisasi ini identitas kecil ini sangat penting, kembali ke jati dirinya,” kata dia.

Baca Juga:  Polres Karawang Ringkus Komplotan Pelaku Curanmor, Ada Pasangan Suami Istri

Selain itu, menurut dia, tidak menutup kemungkinan Provinsi Jawa Barat ini mengalami pemekaran. Karena, kata dia, jumlah penduduk dengan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat.

Berbeda, katanya, dengan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang keseimbangan antara populasi dengan anggarannya yang cukup seimbang.

“Itu sudah kewajiban dimekarkan, seperti Bogor, ada tuntutan Bogor barat dan Bogor timur, jumlah penduduk Bogor saja sudah enam juta,” kata politisi Partai Gerindra itu. (Red)