JABARNEWS | BANDUNG BARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendorong agar Pemkab Bandung Barat dapat memiliki Kantor Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang lebih representatif. Mengingat, peran dan fungsinya yang strategis.
Saat ini kondisi Kantor UKPBJ KBB yang berada di Gedung Utama Sekretariat Daerah, Ngamprah, terbilang cukup seadanya. Tidak ada CCTV, AC ruangan yang sudah rusak, meja dan kursi yang tak nyaman buat pegawai maupun pengunjung, hingga keterbatasan tempat untuk rapat dan konsultasi.
Sekretaris Komisi III DPRD KBB, Gumilar mengatakan, kondisi di kantor UKPBJ sangat memprihatinkan, karena sejak pembangunannya rampung pada akhir 2012 lalu hingga kini belum ada renovasi yang berarti. Bahkan, sistem teknologi informasi belum pernah ada pembaruan.
Di sisi lain, pada 2020 ini pun anggaran murni di Bagian Pengadaan Setda KBB mengalami pemangkasan sekitar 25 persen dari Rp 3,5 miliar. Hal itu membuat Bagian PBJ Setda KBB kesulitan untuk memperbarui sarana dan prasarana di Kantor UKPBJ.
Semula Bagian Pengadaan Setda KBB mengajukan anggaran total Rp 3,5 miliar untuk tahun 2020. Anggaran tersebut termasuk di antaranya untuk pengadaan fasilitas ruangan dan server sistem teknologi informasi, tapi akhirnya terpangkas realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.
“Kelengkapan buat pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) seperti server dan ruangan kerja saat ini masih mengkhawatirkan. Bahkan, pada 2019 lalu, server di LPSE KBB sempat mati selama 15 hari. Makanya, kami berikan anggaran untuk itu,” kata Gumilar, Jumat (20/3/2020).
Dia mengakui, pada musim pandemi Covid-19 ini seluruh Perangkat Daerah (PD) di Pemkab Bandung Barat memang terkena rasionalisasi anggaran. Tidak kecuali dengan di Setda, yang meliputi beberapa bagian, termasuk Bagian Pengadaan.
Selain itu, menurut Gumilar, Pemkab Bandung Barat di bawah arahan Bupati Aa Umbara Sutisna juga sudah berkomitmen bahwa di tahun anggaran 2020 harus menerapkan sistem anggaran yang sehat. Pengajuan hingga penggunaan anggaran mesti efektif dan efisien peruntukannya.
Gumilar menyebutkan, Bagian Pengadaan Setda KBB pada intinya memiliki tiga poin pengajuan untuk tahun anggaran 2020. Poin-poin pengajuan itu pun sudah dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) d Bagian Pengadaan Setda KBB.
“Di antaranya ialah untuk fasilitas ruangan, server, perjalan dinas, dan pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Total pengajuanna mencapai Rp 3,5 miliar, tetapi setelah pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar), maka di anggaran murni tahun 2020 menjadi Rp 2,5 miliar,” katanya.
Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, menurut dia, dewan juga sudah melihat secara langsung kondisi Kantor UKPBJ KBB yang cukup memperihatinkan, termasuk keadaan server untuk LPSE. Gumilar mengatakan, umur server memang sudah tua, sedangkan kerja server tersebut cukup vital dalam proses pelelengan.
“Ya bayangkan saja, untuk upload program dinas, penunjukan langsung (PL) atau paket, itu kan harus dilelangkan. Jadi, jelas harus teknologi yang bagus, biar enggak ada gangguan teknis,” sebut Gumilar, yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dari tiga poin yang di menjadi prioritas LPSE, imbuh dia, anggaran untuk pengadaan ruangan ditambah dengan perbaruan server dan perjalan dinas merupakan pos anggaran yang dihilangkan. Untuk tahun sekarang, tekan dia, program tersebut tidak akan terealisasi sepenuhnya.
“Nanti kami akan mendorong semua itu, dan mudah-mudahan nanti kami akan mengevaluasinya lagi. Kami menunggu hasil evaluasi dari Gubenur,” tukas Gumilar. (Adv)
