Uu Ruzhanul Ulum Ancam Tutup Lembaga Pendidikan Yang Tahan Ijazah Siswa

JABARNEWS | BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta Dinas Pendidikan (Disdik) bertindak tegas kepada lembaga pendidikan yang menahan ijazah peserta didik. Bila perlu evaluasi izin kalau perlu ditutup.

Dia mengatakan, di Hari Pendidikan Nasional adalah sebuah momen untuk memperkuat komitmen seluruh insan pendidikan, akan penting dan strategisnya pendidikan bagi peradaban dan daya saing bangsa.

Oleh karenanya, soal masih adanya lembaga pendidikan yang melakukan penahanan ijazah, Wagub Uu meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat bertindak tegas. Panggil ketua yayasan, kepala sekolah, evakuasi izin, kalau perlu tutup.

Baca Juga:  Tingkat Optimisme Konsumen Jabar Terhadap Perekonomian Meningkat

“Ini harus menjadi evaluasi, kalau perlu dipanggil ketua yayasan atau kepala sekolahnya. Niat anda membuat lembaga pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau memang niatnya mencari keuntungan? Kalau memang mereka niatnya mencari keuntungan, kita evaluasi izinnya kalau perlu ditutup karena sangat memberatkan masyarakat, sehingga ada kecemburuan,” kata Uu Ruzhanul Ulum saat acara Hardiknas tingkat Jabar tahun 2021, Minggu (2/5/2021).

Dia menjelaskan, biaya pendaftaran siswa baru saat ini masih tergolong sangat mahal hingga mencapai 10-15 juta untuk bisa masuk ke sekolah, diperlukannya evaluasi yang disesuaikan dengan fasilitas yang didapat ketika anak masuk sekolah.

Baca Juga:  Siang Tadi, Seorang Pria Diduga Bunuh Diri Loncat dari Mal di Kota Bandung

“Saya berharap kepada Dinas Pendidikan, untuk mengevaluasi lembaga atau sekolah yang memberikan biaya pendaftaran yang sangat fantastis. Kami sering dikeluhkan oleh masyarakat, di satu sisi masyarakat ingin memiliki anak cerdas yang hebat, pendidikan yang normal, fasilitas yang bagus tapi disisi lain terkendala oleh biaya yang mahal,” jelasnya.

Baca Juga:  KPU Terima Surat Suara Pemilu 2019

Untuk melancarkan proses evaluasi tersebut, Uu Ruzhanul Ulum meminta bantuan kepada seluruh lapisan masyarakat agar melapor kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mengenai biaya pendidikan yang masih mahal dan memberatkan karena pendidikan ini adalah hak seluruh masyarakat.

“Pemprov Jawa Barat akan mengevaluasi dan saya minta informasi kepada masyarakat yang merasa keberatan atau sekolahnya dekat tapi biayanya mahal harus lapor kepada kami. Insyaallah kami akan panggil, akan kami undang sekolahnya dan langsung kami tanya maksudnya,” tutupnya. (Red)