PPKM Mikro di Jatiluhur Dievaluasi Satgas Covid-19 Purwakarta, Kenapa?

JABARNEWS | PURWAKARTA – Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro di wilayah Kecamatan Jatiluhur, di evaluasi Satgas Covid-19 Kabupaten Purwakarta.

“Hari ini, saya bersama camat dan beberapa pimpinan perusahaan di Kecamatan Jatiluhur serta beberapa kepala OPD terkait yang tergabung dalam satgas Covid-19 lakukan evaluasi PPKM mikro di Kecamatan Jatiluhur. Karena di wilayah ini menjadi kecamatan kedua yang penyebarannya cukup tinggi di Purwakarta, tadi sudah rapat, kita tetap bersinergi dengan jajaran TNI-Polri,” ungkap Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, di Istora Jatiluhur, Jumat (4/6/2021).

Baca Juga:  Menikmati Keindahan Alam Di Tempat Wisata Kebun Teh Cipasung Majalengka

Wanita yang akrab disapa Ambu Anne itu berharap upaya dan ikhtiar semua komponen masyarakat Purwakarta bisa mengendalikan penyebaran Covid-19 khususnya di Kecamatan Jatiluhur.

“Ada beberapa poin yang telah disampaikan, yang pertama mengedukasi masyarakat dengan penerapan prokes dengan 5M dan memaksimalkan kinerja tenaga kesehatan di wilayah Jatiluhur yang jumlahnya cukup besar dibawah koordinator dinas kesehatan dan kepala puskesmas juga harus melakukan tracing terhadap warga yang berstatus kontak erat,” jelasnya

Baca Juga:  Banjir Bandang Terjang Cigudeg Bogor, Ratusan Keluarga Terdampak

Sementara, kata Ambu Anne, terkait PPKM mikro yang telah diterapkan mulai dari tingkat kecamatan hingga desa dan sudah terdapat posko-posko.

“Bahkan di Kecamatan Jatiluhur, semua desa sudah ada ruang isolasi untuk warga yang berstatus OTG,” ujarnya.

Untuk penerapan prokes di perusahaan-perusahaan, sambung dia, pihaknya akan ada pengawasan dari Camat langsung bersama satgas kecamatan secara door to door ke setiap perusahaan.

“Kami akan langsung meminta laporan dari camat langsung,” ujarnya.

Baca Juga:  Tak Punya Tempat Ngungsi, Warsih Pilih Berendam Saat Banjir Datang

Ambu Anne juga menegaskan, upaya menegakan protokol kesehatan dan PPKM mikro dimasyarakat harus bisa selalu di koordinasikan. Pejabat setingkat camat bisa mengingatkan dan terus memantau para kepala desa ditiap desa dan menekankan agar dapat memantau terus tentang perkembangan dan informasi secara intensif.

“Hal ini merupakan tindak lanjut setelah diadakannya arahan dan penegasan bapak presiden, yang menekankan agar hati-hati dan mampu mengendalikan PPKM mikro,” pungkasnya. (Gin)