JABARNEWS | BANDUNG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Bandung mendapatkan beberapa temuan terkait Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD P) Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan oleh Walikota Bandung Oded Danial kepada DPRD Kota Bandung.
Ketua DPD PSI Kota Bandung Yoel Yosaphat mengatakan, APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 menjadi sangat krusial dan harus dilaksanakan dengan seksama. Tapi, lanjut dia, transparansi anggaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak kunjung terwujud.
“Tahun ini menjadi hattrick (tiga kali beruntun) bagi kami untuk meminta transparansi anggaran. Kami bahkan tidak memiliki akses terhadap SIPD untuk melihat komponen anggaran,” kata Yoel saat konferensi pers secara virtual di Bandung, Selasa (14/9/2021).
Menurutnya, dalam kondisi ekonomi yang berat seperti sekarang, dimana PAD Kota Bandung yang tertekan, hingga Transfer dari Pusat yang menurun, maka harus lebih teliti mengelola anggaran. Seharusnya transparansi anggaran harus dikedepankan.
Lebih lanjut, Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung ini mengungkapkan beberapa temuan terkait Perubahan APBD. Temuan pertama terkait Belanja Peralatan dan Mesin untuk SD dan SMP.
Yoel menyampaikan, anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan hingga lebih dari Rp200 Miliar dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021. Hal ini adalah anggaran yang seharusnya berfokus untuk menanggulangi Pandemi Covid-19 dan pemulihan.
Tapi, Pemerintah Kota justru menganggarkan Pengadaan Mebel untuk SD sebesar 27 Miliar, Pengadaan Perlengkapan SD 35 Milyar, Pengelolaan Dana BOS SD 25 Miliar. Lalu untuk SMP: Pengadaan Mebel SMP 25 Miliar, Pengadaan Perlengkapan SMP 98 Miliar, serta Pengelolaan Dana BOS SMP 7,7 Milyar, sehingga totalnya lebih dari Rp200 Miliar.
Kedua terkait Program Aplikasi Informatika. Yoel menjelaskan, dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, pada Diskominfo ada mata kegiatan Program Aplikasi Informatika, di dalamnya ada sub-kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Untuk kegiatan ini semula dianggarkan Rp17.158.182.540, kini berubah naik menjadi Rp21.536.782.540, artinya kenaikan sebesar 4,38 Miliar. Intinya adalah untuk penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
Ketiga terkait Penurunan Anggaran Program Rehabilitasi Sosial. Yoel mengungkapkan, sebagian besar anggaran belanja adalah untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dari Rp27,79 M yang turun Rp3,97 M (-14,2 persen) menjadi Rp23,82 M, sementara untuk Program Rehabilitasi Sosial dari Rp9,39 M terjadi penurunan Rp2,69 M (-28,6 persen) menjadi Rp 6,70 M.
Pihaknya juga melihat ada pos yang sepertinya tidak ada perubahan. Misalnya pada Sub-Kegiatan Penyediaan Alat Bantu, nilainya Rp140.882.500, kalau sepintas diperhatikan tidak ada perubahan. Tetapi bila diteliti lebih dalam, ada perubahan di mana posting semula pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin kini dihapus.
Keempat terkait tidak adanya dukungan anggaran untuk para pencari kerja. Yoel menyebut, pada Program Penempatan Tenaga Kerja, pada sub-kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, semua anggaran untuk Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari kerja sama sekali dihilangkan, menjadi nol, padahal semula anggarannya juga tidak besar hanya sekitar Rp27 juta.
Demikian juga dalam Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, semua anggaran untuk Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online yang semula sebesar Rp46 juta juga sama sekali dihilangkan menjadi nol. Demikian pula dengan anggaran Job Fair/Bursa Kerja dari semula Rp555 juta dipangkas Rp327 juta menjadi hanya Rp227 juta.
Kelima terkait Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Menurut Yoel, dalam APBD P, anggaran Kegiatan tersebut pada sub kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 Kabupaten Kota justru dipangkas hingga Rp827 juta.
Sebaliknya, Disdagin menganggarkan Pameran Dagang untuk Ekspor, Pameran Dagang Nasional dianggarkan 586 juta, sedang Pameran Dagang Lokal dianggarkan 1,99 M. Total untuk Pameran Dagang ini dianggarkan lebih dari Rp2,5 M. Ini merupakan anggaran tambahan yang tidak ada pada APBD 2021 awal.
Keenam terkait Pelestarian Kesenian Tradisional. Yoel menyatakan bahwa terjadi pemangkasan hingga 3,62 M atas Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Demikian juga terjadi pemangkasan anggaran kegiatan Program Pengembangan Kesenian Tradisional hingga Rp585 juta
Disbudpar sendiri tidak melakukan pemangkasan secara internal, dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, anggaran masih di 26,1 M, malah bertambah 11 juta. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tetap di 13.890.071.835. Malah di Administrasi Umum Perangkat Daerah muncul peningkatan 836,7 juta, terutama pada Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang bertambah 1 M.
Ketujuh terkait Penyedia Sarana Penunjang Pelayanan KB. Yoel mengatakan, pemangkasan anggaran Penyedia Sarana Penunjang Pelayanan KB hingga 2,67 M serta anggaran Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan lokal sebesar 1,4 M adalah
Pasalnya salah satu dampak paling nyata yang dialami masyarakat selama pandemi dan PPKM ini adalah meningkatnya perilaku seksual, dikarenakan intensitas masyarakat dalam berkegiatan di rumah meningkat drastis bahkan dapat dikatakan ekstrim dibandingkan sebelumnya.
“Dari sini sangat terlihat bahwa penyediaan sarana penunjang pelayanan KB sesungguhnya merupakan kebutuhan masyarakat, yang apabila dananya dipangkas tentu berdampak besar bagi fertility rate agar dapat terjaga sehingga perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dapat lebih maksimal,” tandasnya. (Red)
