JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa Pemda Provinsi Jabar terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan berbagai program.
Ridwan Kamil menyebut, ada tiga solusi yang sedang dijalankan Pemda Provinsi Jabar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Solusi pertama, lanjut Ridwan Kamil, adalah menurunkan beban pendapatan masyarakat, seperti sekolah gratis dan kesehatan gratis. Kedua, menekan angka kemiskinan dengan rutilahu. Ketiga, meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan usaha.
Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Bagi Petani di Bekasi Dilakukan Pada Malam Hari, Ini Alasannya
Baca Juga: Program Perlindungan Anak Korban Covid-19 Diluncurkan, Begini Harapan Uu Ruzhanul Ulum
“Kami punya Kredit Mesra. Kita ada program Satu Desa Satu Usaha. Sudah 3.000an desa dan 5.000 tenaga usaha dalam tiga tahun. Lalu ada Satu Pesantren Satu Produk, kami baru sanggup 2.000-an pesantren punya usaha dalam tiga tahun dari 9.000 pesantren yang ada di desa-desa,” kata Ridwan Kamil saat rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dari Sisi Pemberdayaan Ekonomi yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin via konferensi video dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa 28 September 2021.
“Serta kalau didukung APBN, program Satu Pesantren Satu Produk saya kira dalam 2024 bisa menjadi pengentasan kemiskinan berbasis pesantren,” tambahnya.
Sebelumnya, Wapres RI Ma’ruf Amin menyatakan, ada dua tantangan untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pertama, memastikan program perlindungan sosial. Kedua adalah menyelenggarakan program pemberdayaan bagi masyarakat kelompok miskin ekstrem.
Baca Juga: Begini Cara Kota Bandung Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi
Baca Juga: Lepas Kontingen Jabar Untuk Berlaga di PON XX Papua 2021, Ini Pesan Setiawan Wangsaatmaja
“Isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem,” kata Wapres RI.
Guna memastikan dua hal tersebut berjalan optimal, kata Wapres RI, semua jajaran kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, dan pihak non-pemerintah bersangkutan mesti memastikan program tepat sasaran.
“Saya meminta kepada para gubernur dan bupati untuk memastikan bahwa seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah prioritas menerima semua program yang dilaksanakan,” tuturnya.
Baca Juga: Waduh, Hendak Beli Bibit Ikan, Mertua dan Manantu di Tasikmalaya Ini Tewas Tertimpa Saung Roboh
Baca Juga: Yana Mulyana Minta Peserta Seleksi PPPK di Kota Bandung Percaya Diri
Menurut Wapres RI, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk intens berkoordinasi dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem di daerah. (Red)
