JABARNEWS | BANDUNG – Sejumlah guru honorer yang tergabung dalam Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Jawa Barat (GTKHNK 35+) dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori 35 Tahun ke atas mendatangi Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Kedatangan para guru honorer tersebut untuk mempertanyakan regulasi PPPK dan evaluasi hasil pengumuman hasil tes PPPK guru tahun 2021.
Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Haris Bobihoe mengatakan, secara normatif pihaknya sudah memahami keluhan para guru honorer dan tenaga kependidikan. Menurutnya, yang pertama harus dilakukan saat ini adalah perbaikan data daripada guru honorer.
Baca Juga: Truk Kontainer Terguling Timpa Hyundai di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas
Baca Juga: Begini Cara Menyikat Gigi Yang Di Behel Agar Bersih
Baca Juga: Nama-nama Ini Tercatat Pemenang Pilkades Serentak Purwakarta, Siap Dilantik?
“Kita akan meminta penambahan kuota mengingat jabar penduduknya salah satu terbanyak di Indonesia, distribusi formasi yang harus jelas, kami akan berkoordinasi bersama disdik dan BKD mengenai formasi guru di Jawa Barat” kata Abdul Haris Bobihoe dalam keterangan yang diterima JabarNews.com, pada Minggu 17 Oktober 2021.
Baca Juga: Resep Minuman Sehat Dari Jamu Kunyit Tradisional
Baca Juga: Tiga Game Sepedah Gunung Online Dan Offline Pada HP Android
Abdul Haris Bobihoe menekankan bahwa Komisi V DPRD Jabar akan terus memformulasikan dan memberikan semacam masukan kepada pihak-pihak terkait.
“Kami minta kepada disdik dan BKD akan melakukan evaluasi terhadap kendala yang ada pada proses tahapan penerimaan guru P3K,” ucapnya.
Abdul Haris Bobihoe juga mengapresiasi langkah yang ditempuh para guru honorer dan tenaga kependidikan selama ini. Pihaknya siap mengawal tuntutan tersebut ke pemerintah pusat.
“Kami akan mengkomunikasikan bersama pemerintah pusat dalam hal ini Komisi X DPR RI,” Pungkasnya.
Baca Juga: Begini Tips Memilih Heels Untuk Kaki Lebar, Ikuti Caranya Agar Tidak Cedera!
Baca Juga: Inilah Tiga Desain Atap Galvalum Untuk Rumah Minimalis
Baca Juga: Tiga Pilihan Game Bajak Laut Yang Seru Untuk Dimainkan
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya berpesan agar kepada semua penyelenggara mulai dari pusat sampai daerah untuk sekalu melakukan evaluasi berkala agar kedepan apabila ada kekurangan bisa diperbaiki ditahap selanjutnya.
“Harapan kami mohon ada evaluasi bagi semua penyelenggara di pusat maupun di provinsi dan di daerah sebagai pemberi input agar kekurangan di tahap satu bisa di perbaiki di tahap dua dan tiga dan kalo memang masih ada kekurangan bisa di perbaiki di tahun depan lagi,” tandas Abdul Hadi Wijaya. (Red)
