Besok 41 Desa di Bandung Barat Gelar Pilkades Serentak, 800 Aparat Disiagakan

JABARNEWS | BANDUNG BARAT – Polres Cimahi mewaspadai potensi kerawanan dan konflik pada pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Bandung Barat.

Pelaksanaan Pilkades Serentak di Bandung Barat akan digelar di 41 desa yang berada di 16 kecamatan pada esok hari, Minggu 28 November 2021. 

Polres Cimahi akan melakukan pengamanan dengan menempatkan personel di 41 desa tersebut, dengan bersinergi bersama aparat TNI dari Kodim 0609/Kota Cimahi. 

Baca Juga: Sambut HUT Armed ke-76, Pussenarmed Kodiklat TNI AD Gelar Gerak Jalan Bersama

Baca Juga:  Kolaborasi BLBI 'Abiyoso' dan BBPPKS, Gelar Literasi Braille dan Komputer Bicara

“Kami sudah siapkan sebanyak 800 personel yang disebarkan ke-41 yang menggelar Pilkades. Termasuk minta BKO dari Brimob dan Dalmas Polda Jabar,” kata Kepala Polres Cimahi AKBP Imron Ermawan, Sabtu 27 November 2021.

Menurut dia, pelaksanaan Pilkades memang rawan terjadi konflik di antara masa pendukung. Untuk itu, langkah antisipasi dilakukan dengan memaksimalkan personel di lapangan.

Meskipun sempat ada protes dari bakal calon dan pendukungnya di beberapa desa, Imron berharap pelaksanaan Pilkades bisa berjalan aman dan lancar.

Baca Juga:  Ini Fungsi Kap Mesin Mobil yang Jarang Diketahui

Baca Juga: Ridwan Kamil: Selama Saya Memimpin Ada Sekitar 1400 Bumdes Telah Lahir

“Semua pihak harus bisa menahan diri, termasuk calon kepala desa juga mesti bisa mengendalikan massa pendukungnya agar tidak memicu konflik horizontal,” katanya. 

Disinggung soal desa yang dianggap paling rawan dari 41 desa yang menggelar Pilkades, Imron menilai semua desa punya kerawanan yang sama. 

Baca Juga:  Begini Cara Merawat Kulit Saat Musim Hujan

Untuk itu, semua TPS di semua desa akan diawasi ketat, termasuk dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Baca Juga: Uji Coba Ganjil Genap Akan Diberlakukan di Jalan Margonda Depok, Catat Waktunya!

“Konflik kan tidak hanya di satu titik, 41 desa yang gelar Pilkades dipantau secara ketat. Kalau nanti ada laporan politik uang yang mengarah ke pidana pasti kami proses,” tegasnya. (Yoy)***