Tegas! Polisi Ancam Pidanakan Massa Aksi Nekat Gelar Reuni 212

JABARNEWS | JAKARTA – Pihak kepolisian menegaskan massa yang nekat menggelar aksi Reuni 212 di wilayah hukum Polda Metro Jaya dapat diproses secara hukum.

“Jika memaksakan juga maka kita akan menerapkan hukum yang berlaku kepada mereka yang memaksa, dan dipersangkakan dengan tindakan pidana di KUHP sesuai Pasal 212 sampai Pasal 218,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan di Jakarta, Rabu 1 November 2021.

Zulpan juga mengatakan bahwa tidak hanya hukum pidana yang akan diterapkan kepada pelanggar, namun dikenakan juga aturan kesehatan.

Baca Juga:  ASN Pemkab Purwakarta Jalani Swab Test

Baca Juga: Oded M Danial: Umrah Itu Keluar Negeri, Pasti Ada Karantina

Baca Juga: Raih Dua Penghargaan dari BUMN, Dirut Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono Harapkan Ini

“Disamping KUHP yang kita lakukan juga ada UU Karantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan tiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, siapa yqng menghalangi maka dapat dikenakan sanksi hukum,” ujarnya.

Baca Juga:  Jamu Anti Corona Laris Manis Diburu Pembeli Selama Wabah Covid-19

Baca Juga: UMK 2022 Kota Bandung Naik 0,87 Persen, Ini Tanggapan Oded

Baca Juga: Bupati Cirebon Beri Ancaman Ini Untuk ASN Jika Tak Kembalikan Bansos

Mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan itu juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengikuti ajakan pihak tak bertanggung jawab yang nekat menggelar aksi tanpa izin.

“Kepada masyarakat saya harap, untuk juga tidak terpancing atau mengikuti kegiatan ini karena ini tidak mendapat izin dari pemerintah atau kepolisian jadi masyarakat agar mengetahui sikap daripada Polda Metro Jaya atau Pemda DKI Jakarta,” tutur Zulpan.

Baca Juga:  Partai Gelora Hantarkan Nia-Usman Tarung di Pilkada Kabupaten Bandung

Dia pun berharap masyarakat bisa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku karena hal itu adalah demi keselamatan dan kesehatan masyarakat.

“Ini diharap bisa jadi pencerahan bagi masyarakat dan bagi penyelenggara bisa mematuhi ketentuan hukum demi keamanan dan keselamatan masyarakat dari situasi pandemi Covid-19 sehingga tidak ada gelombang ketiga,” pungkasnya. ***