DPRD Sebut Program Simperum Patut di Adopsi Pemprov Jabar

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Kunjungi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Studi Komparansi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Provinsi Jawa Tengah. Selasa, (25/1/2022). (Foto: Humas DPRD Jabar).

JABARNEWS | SEMARANG – Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Kunjungi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Studi Komparansi Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Provinsi Jawa Tengah.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Tetep Abdul Latip mengatakan, kunjungan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ini untuk mendapatkan penjelasan tentang program terobosan dari Provinsi Jawa Tengah bagi perumahan masyarakat miskin.

Baca Juga:  Masalah Sampah di Jabar Tak Kunjung Beres, Fraksi PKS Jabar: Bandung Bau!

“Alhamdulillah hari ini komisi IV berkesempatan untuk berkunjung ke dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi tentang terobosan-terobosan upaya untuk menanggulangi permasalahan perumahan untuk kelompok masyarakat miskin,” ujar Tetep usai rapat kerja dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang. Selasa, (25/1/2022).

Baca Juga:  Penasaran Anggaran Pengelolaan Sampah di Jawa Barat? Segini Jumlahnya

Tetep menambahkan, ada beberapa program yang diharapkan bisa di adopsi dari Provinsi Jawa Tengah, diantaranya pola perencanaan dengan Sistem Informasi Perumahan (Simperum).

Baca Juga:  DPRD Jabar dan DPRD Bali Bahas Pengawasan Penyelenggaraan Perekonomian dan Keuangan

“Juga kolaborasi antara oemerintah provinsi dan kabupaten kota bahkan pemerintah dengan para pengusaha untuk membangkitkan komunitas komunitas yang ada,” tuturnya.