JABARNEWS | BANDUNG – Terkait rencana Flyover Ciroyom yang segera dibangun menjelang beroperasinya Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) pada Juni 2023, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna meminta pendataan pasti terkait titik-titik area pembebasan lahan usaha dan rumah warga agar tidak merugikan.
Hal ini diutarakannya saat bersama tim Direktorat Jenderal Perkerataapian (DJKA) Kementerian Perhubungan Provinsi Jawa Barat turun ke lokasi menyusuri Jalan Arjuna, Aruna dan Jalan Ciroyom, Kota Bandung, Selasa (15/2/2022).
Titik lokasi rencana pembangunan Flyover Ciroyom sepanjang 700 meter, sudah sejak lama berdiri, banyak toko, bengkel, penjual peralatan atribut militer dan lainnya. Ditambah dengan kondisi pasar yang sempit, bercampur dengan pemukiman liar di sisi jalur KA.
“Ada beberapa area yang harus kita bebaskan lahannya. Tapi, seperti yang kita lihat ya di sana, banyak masyarakat yang melakukan aktivitas usaha, ada juga rumah-rumah warga. Ini harus kita pastikan dulu skema relokasinya seperti apa. Jangan sampai masyarakat itu dirugikan,” tegas Ema.
Ema mengarahkan dan meminta para camat dan lurah perlu mendata jumlah warga yang terkena dampak dari pembangunan flyover ini. Mulai dari jenis usaha hingga jumlah rumah legal yang terdampak.
“Proses negosiasi ini yang harus dilakukan. Harus ada komitmen bersama karena ini berbicara tentang manfaat dan kepentingan jangka panjang. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah dengan masalah,” ungkapnya.
Dia menegaskan, pemerintah dan masyarakat perlu berkomitmen bersama untuk mencari solusi terbaik atas kendala-kendala yang akan terjadi di kemudian hari.
Sementara Kepala Divisi Perencanaan DJKA Kemenhub Provinsi Jabar, Ari Yudanto memaparkan, Flyover Ciroyom akan dibangun mulai pada tahun ini (2022) dan ditargetkan selesai pada 2023.
“Skema jalur flyover ini akan dibuat berputar arah dari Arjuna ke Ciroyom. Dari hasil perhitungan kami bersama konsultan pembangunan, skema seperti ini akan lebih menghemat biaya konstruksi dan tidak terlalu banyak wilayah yang terkena dampak,” papar Ari.
Kendati terkesan mendadak, Ari menegaskan, pembangunan flyover ini perlu dilakukan untuk menunjang alur waktu aktivasi KCJB.
“Sebab, KCJB akan diuji coba pada November 2022 nanti. Sedangkan, untuk target penggunaan operasional publiknya akan dilakukan pada Juni 2023. Maka, flyover ini memang perlu kita garap sesegera mungkin,” imbuhnya.
Menanggapi isu flyover yang akan melintasi wilayahnya, Lurah Ciroyom, Moch. Agus F mengaku akan ikut mengawal dan melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait program ini.
“Kami akan mendukung program pemerintah ini dan mensosialisasikan pada masyarakat, sehingga warga Ciroyom bisa secara utuh memahami pembangunan ini,” tutur Agus.
Ia mengungkapkan, jika lahan yang nantinya akan menjadi garapan proyek flyover di sekitar Ciroyom ini 100 persen milik PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang saat ini masih digunakan oleh masyarakat.
“Tentunya kita perlu mengambil langkah penanganan dampak sosial kemasyarakatan sesuai dengan Perpres 62 tahun 2018. Ini akan kami koordinasikan bersama masyarakat juga pihak KAI,” ucapnya.
Salah seoranf warga Ciroyom Edi Sutedi berharap, pembangunan flyover ini bisa menghadirkan solusi terbaik, tak hanya untuk proyek KCJB tapi juga bagi masyarakat sekitar.
Sebab, di titik yang nantinya akan dibangun flyover, kini menjadi sumber penghasilan bagi warga sekitar. Banyak warung-warung dan bengkel yang menopang hidup masyarakat di sana.
“Saya mendukung adanya pembangunan ini. Tapi, saya juga berhadap, jangan sampai masyarakat dirugikan. Meski memang tanah ini milik pemerintah, tapi kami juga memohon bisa diberikan solusi terbaik untuk masa depan hidup kami,” ungkapnya. (diskominfo)
