Langgar UU dan Sengsarakan Masyarakat, DPRD Jabar Minta Pemerintah Proses Secara Hukum Pelaku Judi Online

Anggota DPRD Jabar Haru Suandharu. (Foto: Rian/JabarNews).

JABARNEWS | BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah untuk memproses situs judi online secara hukum karena melanggar UU ITE dan menyengsarakan masyarakat.

Anggota Komisi I DPRD Jabar Haru Suandharu mengatakan, selain melanggar hukum, aktivitas judi, termasuk judi online dilarang di Indonesia.

Baca Juga:  Ketua DPRD Kota Bandung: Implementasi Tujuan Nasional dalam Pembangunan Kota

“Saya kira harus diproses secara hukum karena negara kita melarang judi,” kata Haru saat dihubungi di Kota Bandung, Kamis (11/8/2022).

Baca Juga:  Bantu UMKM, Yana : Pastikan Belanja Daerah Produk Dalam Negeri

“Kita berharap pemerintah berkejasama dengan kepolisian untuk mengusut, jangan cuman ditutup saja. Itu bukan pelanggaran saja, tapi itu tindak pidana masuk ke UU ITE dan sebagainya,” tambahnya.

Baca Juga:  Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah Segera Jadi Perda Definitif, Ini Kata Ridwan Kamil

Oleh karena itu, Haru menyebutkan bahwa pemerintah harus lebih maksimal dalam menutup situs judi online termasuk iklan-iklannya juga.