JABARNEWS │ JAKARTA – Polemik gugatan masa jabatan kepala desa (kades) di Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menemui titik terang. Lembaga tinggi negara tersebut memutuskan tidak menerima permohonan uji materiil terhadap Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Seperti diketahui, permohonan uji materil UU desa tersebut diajukan seorang warga bernama Eliadi Hulu pada Januari lalu. Dalam gugatannya, Eliadi berharap kepala desa yang menjabat selama 6 tahun dan terpilih untuk maksimum 3 periode diubah, hanya dapat menjabat 5 tahun dan terpilih untuk maksimum 2 periode.
Dalam putusan nomor 15/PUU-XXI/2023 tersebut, MK menyatakan permohonan Eliadi selaku Pemohon I berkenaan dengan pengujian Penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak dapat diterima.
“Menolak permohonan Pemohon I untuk selain dan selebihnya,” ucap Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan, Jumat (31/3/2023).
Dalam pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih, MK menyebut bahwa UUD 1945 hanya menentukan secara eksplisit pembatasan masa jabatan untuk beberapa jabatan publik saja.
