Seri Ketiga Workshop Trusted News Indicator AMSI Bertema New Media & Economy: Dunia Usaha Butuh Media Terpercaya Sebagai Penggerak Ekonomi

Acara Seri Ketiga Workshop Trusted News Indicator AMSI Bertema New Media & Economy. (Foto: Istimewa)

JABARNEWS | JAKARTA – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dengan dukungan Internews dan USAID Media melanjutkan serial workshop Trusted News Indicator yang ketiga. Kegiatan yang diselenggarakan secara daring pada Rabu 3 Mei 2023 ini mengangkat isu new media dan economy. 

Workshop Trusted News Indicator merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan mensosialisasikan indikator kepercayaan publik kepada media-media anggota AMSI, serta menyerap masukan dan tanggapan pemangku kepentingan, investor, pengusaha, dan ekonom terkait pedoman media terpercaya. 

Baca Juga:  Rangkaian HPN 2020, Isu Era Disrupsi Media Jadi Bahan Perhatian PWI Jabar

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan upaya membangun indikator kepercayaan media merupakan rangkaian panjang yg sedang dilakukan AMSI sejak tahun 2021 dengan mengadakan berbagai diskusi, FGD dan Workshop.  Memperoleh kepercayaan menjadi pertaruhan di landscape media baru ini, kepercayaan publik terhadap media datang dr banyak kalangan termasuk dunia bisnis dan ekosistem yg sama dg media. 

Baca Juga:  Indonesia Fact Checking Summit 2021 Akan Bahas Isu Krusial Periksa Fakta

“AMSI berikhtiar agar media kembali dipercaya. Tentu tidak mudah, sulit bagi bisnis media saat ini. Pertanyaannya adalah apakah trusted ini bisa mendatangkan cuan bagi media?. AMSI mendengar banyak pihak tidak hanya pemerintah dan dewan pers, juga pengiklan dan agency,” Ujar Wens. 

Baca Juga:  Pemerintah segera Terapkan Sistem WFA, PNS Bisa Bekerja di Mana Saja

Sejalan dengan konsep trustworthy news, Chief of Party Internews Indonesia, Eric Sasono mengapresiasi AMSI dalam upaya membangun trusted news indicator. Rumusan indikator kepercayaan bukan jalan mudah, tidak seperti indikator yang digunakan pengiklan (GARM) saja, namun mempertimbangkan sisi kode etik dan panduan dewan pers.