KKPD: Solusi Pemkot Bandung Menuju Pengelolaan Keuangan yang Efisien dan Transparan

KKPD: Solusi Pemkot Bandung Menuju Pengelolaan Keuangan yang Efisien dan Transparan
Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Kota Bandung: Langkah maju untuk transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

JABARNEWS | BANDUNGPemerintah Kota Bandung memperkenalkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan optimalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

 

Penjabat Wali Kota, Bambang Tirtoyuliono, secara simbolis menyerahkan KKPD kepada delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dua kecamatan dalam sebuah acara di Pendopo Wali Kota Bandung pada 20 Agustus 2024.

KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah)
Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)

KKPD untuk Transparansi Keuangan Daerah

 

Pembuatan Kartu ini  khusus untuk memfasilitasi pembayaran yang berasal dari anggaran APBD, dengan tujuan utama menciptakan sistem keuangan yang lebih efektif dan transparan.

 

Bambang menekankan bahwa KKPD merupakan bagian dari upaya digitalisasi keuangan yang akan membawa banyak manfaat bagi pengelolaan anggaran daerah.

 

Ia menyatakan, “Melalui KKPD, kita dapat memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dengan jelas, cepat, dan tepat waktu.”

Baca Juga:  Operasi Patuh Lodaya 2022, Polres Purwakarta Giat Imbau Prokes dan Bagikan Masker

Ke depannya, Bambang berencana untuk memperluas penggunaan KKPD ke seluruh OPD dan kecamatan di Bandung pada tahun 2025.

 

Pembayaran Perjalanan Dinas dan Pembelian Barang Jasa

 

Saat ini, KKPD memfasilitasi pembayaran dalam dua kategori utama: perjalanan dinas serta pembelian barang dan jasa. Bambang juga menegaskan bahwa KKPD meningkatkan efisiensi jauh lebih baik jika memakai metode pembayaran konvensional yang sering membutuhkan waktu lama dan prosedur yang rumit.

 

Proses Pembayaran Cepat, Aman dan Kontrol Lebih Ketat

 

Agus Slamet Firdaus, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, menyampaikan harapannya agar KKPD dapat mengurangi biaya administrasi, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penggunaan dana, serta memperluas jangkauan transaksi elektronik.

Baca Juga:  Aktivitas Warga di Tingkat RW Kota Bandung Semakin Hidup

 

Dengan berkurangnya penggunaan uang tunai, KKPD juga meningkatkan keamanan transaksi, mengurangi risiko penipuan, dan mendukung upaya Pemkot Bandung untuk memodernisasi infrastruktur keuangan daerah. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana publik tetapi juga memperkuat transparansi dalam setiap transaksi yang dilakukan.

 

 

Fungsi KKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

 

KKPD menawarkan berbagai keuntungan yang berdampak langsung pada peningkatan transparansi dan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

 

Dengan sistem digital ini, setiap transaksi tercatat secara otomatis, sehingga memudahkan pengawasan dan audit. Selain itu, KKPD juga mengurangi biaya administrasi dengan menghilangkan kebutuhan untuk proses manual yang memakan waktu. Fleksibilitas kartu ini juga memungkinkan penggunaannya dalam berbagai jenis belanja, termasuk perjalanan dinas dan pembelian barang dan jasa, yang sebelumnya mungkin memerlukan prosedur yang lebih kompleks.

Baca Juga:  Kemendes PDTT: Kolaborasi Pendamping dan PSM Diharapkan Dapat Kawal Pembangunan di Desa

 

Penggunaan KKPD Prioritas Keamanan

 

 

Keamanan menjadi salah satu prioritas utama dalam penggunaan KKPD. Dengan mengurangi penggunaan uang tunai, risiko penipuan berkurang secara signifikan. Selain itu, kartu ini hanya dapat berguna oleh individu-individu tertentu yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, sehingga penerapa kontrol akan dapat lebih baik.

 

Melalui penerapan KKPD, Pemerintah Kota Bandung menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan sistem keuangan daerah yang lebih transparan, aman, dan efisien. Inisiatif ini tidak hanya mendukung modernisasi infrastruktur keuangan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pemerintah.(red)