JABAR NEWS | BANDUNG – Pemerataan infrastruktur menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong peningkatan sektor ekonomi potensial khususnya yang ada di Provinsi Jawa Barat sehingga stabilitas mikro ekonomi akan terwujud.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo saat menggelar press conference usai Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia (Rakorpusda) di Intercontinental Hotel Bandung, Rabu (28/09/2017).
“Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dua kebijakan penting yakni pemenuhsn berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhsn ekonomi dan pembangunan infrastruktur baik fisik maupun lunak,” ujarnya.
Selain itu juga pemanfaatan teknologi juga menjadi hal penting agar pembangunan sektor-sektor ekonomi potensial dapat bersaing melalui pemanfaatan teknologi, informasi digital dan e-commerce.
“Kombinasi kebijakan tersebut disertai dukungan partisipasi swasta secara aktif diyakini dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam perekonomian Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial-ekonomi,” terangnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut juga mencermati tantangan berupa ketimpangan ekonomi secara spasial antara Jawa Barat bagian Utara dan Selatan, dan kesenjangan ekonomi yang tinggi di daerah perkotaan.
“Rapat Koordinasi juga mencermati bahwa kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan yang perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kebijakan. Upaya mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan memerlukan peran aktif seluruh unsur masyarakat, termasuk pesantren,” ujarnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, peserta Rapat Koordinasi juga melakukan diskusi dengan delapan pimpinan pesantren terbesar di Jawa Barat. Pertemuan membahas mengenai upaya mewujudkan pesantren sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif guna mengatasi ketimpangan di Jawa Barat.
Rakorpusda tersebut dihadiri oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia, Menteri Perindustrian, serta pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kementerian Pariwisata; dan Kementerian Pertanian. Rapat juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, serta sejumlah Bupati dan Walikota di Jawa Barat. (Nur)
Jabar News | Berita Jawa Barat
