JABARNEWS | SUMEDANG – Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kabupaten Sumedang terus berkomitmen dalam memperjuangkan perlindungan perempuan dan anak. Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, Aisyiyah Sumedang akan segera membentuk Pos Bantuan Hukum Aisyiyah (Posbakum).
Rencana ini disampaikan langsung oleh Ketua PDA Sumedang, Umi Susan Sundari, dalam audiensi dengan Bupati Sumedang terpilih, Doni Ahmad Munir, pada Jum’at, 10 Januari 2025 lalu.
Posbakum Aisyiyah akan hadir untuk menjawab berbagai isu krusial yang dihadapi perempuan dan anak di Kabupaten Sumedang, diantaranya adalah tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, pernikahan anak di bawah umur, termasuk masalah stunting.
Menurut Umi Susan, masih banyak kasus perceraian yang merugikan perempuan. Selain itu, perempuan juga menghadapi beban ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah, disertai masalah kemiskinan, pekerja anak, serta meningkatnya kasus tindak pidana perdagangan manusia pada akhir tahun 2024.
“Masalah ini akan menjadi perhatian utama Aisyiyah Sumedang dalam mendukung dan bermitra dengan pemerintah daerah. Sebagai langkah konkret, kami berencana membentuk Pos Bantuan Hukum Aisyiyah (Posbakum) untuk memberikan pendampingan hukum bagi perempuan dan anak,” jelas Umi Susan dikutip dari laman Muhammadiyah-jabar.id, Minggu (12/1/2025).
Umi Susan juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat program keluarga sakinah serta berupaya mengentaskan kemiskinan dan stunting melalui program-program pemberdayaan yang masif di seluruh PCA di 15 kecamatan.
Dalam pertemuan dengan Bupati Sumedang terpilih itu, Umi Susan menerangkan komitmen Aisyiyah untuk terus mendampingi pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mengembangkan program-program unggulan pada tahun 2025.
