Hal senada juga dikatakan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo RI, Usman Kansong menyatakan bahwa mencegah berita hoax di Pemilu 2024 membutuhkan kolaborasi dari hulu ke hilir.
“Perlu digalang gerakan antihoaks politik menjelang Pemilu 2024 dengan pelibatan pentahelix. Bila kita berhasil mencegah disinformasi politik di media sosial yang menjadi pangkal stagnasi dan regresi demokrasi, maka kita sukses menjaga bahkan meningkatkan kualitas demokrasi di negeri kita ini,” tutur Usman.
Di sisi lain, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Evri Rizqi Monarshi menjelaskan bahwa pentingnya literasi media. Literasi media adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pesan-pesan dalam berbagai bentuk media.
“Dalam konteks pemilu, literasi media meliputi pentingnya membedakan fakta dan opini, mengidentifikasi sumber, dan menilai Informasi. Pemerintah dapat berperan dalam mengawasi dan mengatur penyebaran informasi di media, khususnya media sosial. Misalnya, dengan menerapkan hukuman bagi mereka yang dengan sengaja menyebarkan hoax. Sementara itu, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan masyarakat umum bisa berpartisipasi dalam upaya verifikasi fakta dan melawan penyebaran hoax,” ucap Evri.
Ketua Umum DPP ASKOPIS, Dr. Mohammad Zamroni, M.Si. menekankan harapannya agar momentum ini menjadi titik tolak dalam membangun solidaritas dan kemajuan Prodi KPI. “Dibalik kesuksesan tentu ada kekurangan, yang harus dijadikan bahan koreksi,” tandasnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
