Bawaslu Sebut Wali Kota Depok Langgar Aturan Kampanye Pilkada, Ini Alasannya

Wali Kota Depok Mohammad Idris
Wali Kota Depok Mohammad Idris. (foto: istimewa)

JABARNEWS DEPOK – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, Sulastio, menegaskan bahwa kepala daerah yang ikut serta dalam kegiatan kampanye harus mengajukan cuti, meskipun dilakukan di luar jam kerja.

Baca Juga:  TMMD Ke-100 Kodim 0619 Purwakarta Akan Wujudkan Mimpi Masyarakat Di Dua Desa

Sulastio menegaskan, ketentuan tersebut merujuk pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 100.2.1.3/4204/SJ.

“Dalam SE Kemendagri tersebut, tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa cuti hanya berlaku di jam kerja,” ungkap Sulastio, Senin (14/10).

Baca Juga:  Pemkab Bekasi Bentuk Tim Pengawas Netralitas ASN untuk Pemilu 2024, Siapa Saja Anggotanya?

Lebih lanjut Sulastio menjelaskan bahwa izin cuti tetap diperlukan setiap kali kepala daerah terlibat dalam kampanye, kecuali jika kegiatan tersebut dilakukan pada hari libur.

Baca Juga:  Ema Sumarna Tegaskan ASN Wajib Jaga Netralitas di Pemilu Jika Tak Ingin Disanksi

Berdasarkan aturan tersebut, Wali Kota Depok, Mohammad Idris, dianggap melanggar ketentuan karena hadir dalam kampanye pasangan Imam Budi Hartono dan Ririn Wijayanti di luar hari libur tanpa mengajukan cuti.