Bey menyarankan agar Pj Wali Kota Bandung mencoba menerapkan kebijakan ini terlebih dahulu di lingkungan Balai Kota sebelum diterapkan secara luas. Dengan demikian, dampak positif dan negatif bisa dievaluasi lebih awal.
“Coba praktikkan dulu di kantor wali kota selama sebulan. Tanyakan langsung ke pegawai, nyaman tidak masuk lebih pagi dan pulang lebih cepat? Jangan sampai malah keluyuran setelah jam kerja selesai,” ungkap Bey.
Bey menekankan bahwa upaya pengaturan jam masuk bukan solusi jangka panjang untuk masalah kemacetan. Ia menyarankan agar Pemkot Bandung fokus mempercepat pengembangan proyek Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya, yang dinilai lebih efektif.
“Lebih baik fokus ke BRT daripada coba-coba kebijakan seperti ini. Jangan sampai jadi kontroversi seperti yang terjadi di NTT. Saya tidak anti perubahan ekstrem, tapi harus dikaji secara mendalam,” tegasnya.
Bey juga mengingatkan bahwa kebijakan ini bisa merugikan masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi.
Sementara itu, Pj Wali Kota Bandung A. Koswara menjelaskan bahwa rencana pengaturan jam operasional berbagai sektor, termasuk sekolah, perkantoran, dan kendaraan barang.
Menurut Koswaram kebijakan ini akan disosialisasikan dalam waktu dua minggu. Ia berharap kebijakan ini dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di jam-jam sibuk.
“Selama liburan sekolah, kemacetan di Bandung menurun signifikan. Ini menunjukkan bahwa jam operasional sekolah dan kerja berpengaruh besar terhadap kondisi lalu lintas,” ungkap Koswara.
Langkah awal kebijakan ini akan dimulai dengan mengatur jam kerja PNS agar distribusi arus lalu lintas lebih merata sepanjang hari. Pemkot juga akan mengatur operasional kendaraan barang untuk mencegah kepadatan di jalur-jalur utama.
“Kami akan terus mengevaluasi dan melakukan uji coba agar kebijakan ini berjalan optimal,” tutup Koswara. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
