JABARNEWS | KBB – PT. Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terkait perluasan Transit Oriented Development (TOD) dan Kawasan Ekonomi Terpadu (KEK) di Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat (KBB), berrencana memberikan kompensasi sebesar Rp. 16,5 miliar. Namun kompensasi itu ditolak Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna
“Saya mendapat laporan dari staf, katanya PT KCIC akan memberikan bantuan atau semacam kompensasi sebesar Rp. 16,5 miliar untuk KBB, jelas akan saya tolak. Uang sebesar itu cukup buat apa? Membangun apa?,” kata Aa Umbara di Ngamprah, Minggu (21/10/2018).
Dikutip rmoljabar.com, Aa yang baru menjabat Bupati 20 September 2018 itu lebih menginginkan PT. KCIC memberikan Community Development (Comdev) seperti yang dilakukan PLN dalam pembangunan PLTA Upper Cisokan di Kecamatan Rongga dengan membangun infrastruktur jalan, rumah sakit, mesjid dan sarana lainnya di wilayah selatan.
“Saya tidak minta dalam bentuk uang, tapi proyek pembangunan. Contoh dong PT PLN yang membangun PLTA Upper Cisokan sampai memberikan Comdev Rp 225 miliar. Pembangunannya pun mereka yang melakukan,” terang Aa.
Selain itu, lanjut Aa, keberadaan proyek kereta cepat di KBB saat ini lebih banyak kabar miring soal dampak negatif seperti banyaknya tenaga kerja asing asal China. Disekitar proyek juga kerap terjadi gesekan antara pekerja asing dengan warga sekitar.
“Luas proyek PLTA Upper Cisokan hanya 450 hektare sementara PT KCIC membangun jaringan kereta cepat sekaligus dengan stasiun mencapai luas 2.800 hektare. Tadinya hanya 1.270 hektare namun PT KCIC minta perluasan,” paparnya.
Bupati berharap, PT. KCIC bisa bersinergis dengan Pemerintah KBB untuk menggelontorkan comdev membangun peningkatan jalan Cikalongwetan-Cisarua senilai Rp165 miliar. Jika sepakat dirinya meyakini jalan ini bukan hanya bermanfaat bagi warga sekitar, namun juga meningkatkan wisatawan asal Jakarta menuju Lembang menumpang Kereta Cepat.
Anggota Komisi IV DPRD KBB, Mohamad Rizwan mengungkapkan, keberadaan proyek Kereta Cepat mulai menimbulkan dampak sosial kepada masyarakat sekitarnya. ‘Ekslusifitas’ proyek ini membuat masyarakat sekitar kerap terpinggirkan, bahkan kendala bahasa dan banyaknya papan proyek yang menggunakan bahasa Cina membuat warga merasa asing di daerahnya sendiri.
Rizwan menyebutkan, sejauh ini banyak keluhan yang disampaikan secara langsung kepadanya. Oleh karena itu dia meminta agar papan proyek KCIC sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh masyarakat umum.
Apalagi warga lokal juga tidak banyak yang diakomodir dalam proyek tersebut, kalaupun ada hanya berkutat dipekerjaan kasar. Sehingga terkesan seperti pekerja lokal menjadi kaum minoritas di antara pekerja-pekerja asing.
Penggunaan huruf Cina tidak hanya di papan proyek, tapi juga di tempat pembuatan bahan pengecoran atau batching plant yang berlokasi di Kampung Cigentur, Desa Mandalasari. (Vie)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
