Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Mely Kamelia mengungkapkan bahwa DPUPR adalah organisasi perangkat daerah (OPD) yang paling lamban dalam menyerap anggaran.
Selain DPUPR, beberapa OPD lain yang juga menunjukkan kinerja lamban dalam realisasi anggaran adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Realisasi belanja daerah dalam APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2024 hingga 5 April baru mencapai 17,38 persen atau Rp1,82 triliun dari total anggaran Rp10,52 triliun. “Sedangkan realisasi pendapatan daerah tercapai Rp2,33 triliun atau 24,28 persen dari target Rp9,60 triliun,” ungkap Mely.
Di sisi lain, Mely juga mengumumkan sejumlah OPD dengan serapan anggaran tertinggi, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun), serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
