Dinsos Kota Bandung Pastikan Dugaan Ada ASN yang Masuk dalam DTKS Sudah Dibersihkan

JABARNEWS | BANDUNG – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, Tono Rusdiantono memastikan terus memverifikasi dan memvalidasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di lapangan. Hal itu guna memastikan data kemiskinan tepat sasaran, termasuk membersihkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdaftar.

Tono memastikan, di Kota Bandung ini dugaan adanya ASN yang masuk dalam DTKS sudah dibersihkan. Klarifikasi data ini berkat verifikasi dan validasi yang secara berkala oleh tim yang bergerak di level kelurahan.

Tono menerangkan, pergerakan data DTKS sangat dinamis, karena saat ini pembaharuan data dilakukan dalam kurun waktu satu bulan sekali. Sehingga, pergerakan data inilah yang bisa jadi membuat ASN terdata, karena pada saat dilakukan pendataan masih belum masuk menjadi ASN.

Baca Juga: Herman Suherman Resmikan Asosiasi Bahan Bangunan Cianjur, Ini Harapannya

Baca Juga: Genjot Capaian Vaksinasi, Kecamatan Sukasari Purwakarta Lakukan Berbagai Inovasi Ini

Baca Juga:  Tersindir Lagu Mencari Alasan, Seorang Pria di Tasikmalaya Tega Tebas Temannya Sendiri

“Sekarang masuk DTKS besoknya masuk PNS, jadi bisa jadi saat masuk pendataan ternyata KK-nya masih bersatu dengan orang tuanya jadi PNS itu baru. Insyaallah Kota Bandung clear,” ucap Tono di Balai Kota Bandung, Kamis, 2 Desember 2021.

Baca Juga: Puluhan Tempat Sampah Didistribusikan Satgas Citarum Harum di Kecamatan Jatiluhur, Ini Tujuannya

Baca Juga: Waspada! Ini Dia Tiga Efek Samping Setelah Sembuh Dari Demam Berdarah

Lebih lanjut Tono menegaskan, penetapan DTKS oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Sedangkan Pemerintah Kota (Pemkot) hanya mampu mengajukan usulan saja. 

Namun, sambung Tono, setelah penetapan dari Kemensos, pihaknya kembali memverifikasi dan validasi ke lapangan. Hal ini guna memastikan data DTKS tepat sasaran.

“Masuk DTKS ini syaratnya ada tiga. Pertama namanya akurat, kedua alamatnya akurat, dan ketiga NIK nya juga padan atau ngelink cocok dengan data Disdukcapil. Kemudian aspek kelayakannya di lapangan juga kita lihat langsung,” paparnya.

Baca Juga:  Kronologi Bocah 5 Tahun Tewas Tenggelam di Tempat Wisata Air di Purwakarta

Tono tidak memungkiri apabila dalam pelaksanaannya kerap ada saja yang luput atau keliru. Mengingat proses untuk pendataan DTKS ini cukup panjang terlibat mulai dari tingkat RT hingga ke level pemerintah pusat.

Baca Juga: Sopir Bus Asal Jakarta Tewas Dibunuh di Medan, Ini Motif Peluku

Baca Juga: Pemkab Purwakarta Maksimalkan Serapan APBD Hingga Akhir Tahun, Ini Alasannya

“Semua tergabung dalam mekanismenya dari RT RW masuk ke Dinsos kota. Kemudian masuk ke Provinsi lalu masuk ke pusat melalui kementerian,” Tono menjelaskan. 

Untuk itu, Tono mengungkapkan proses verifikasi dan validasi tidak akan pernah berhenti. Seperti saat ini yang baru saja menerima data DTKS terbaru dari Kemensos di Kota Bandung sebanyak 160 ribu KK atau sekitar 700 ribu jiwa.

Tono menuturkan, jumlah DTKS ini mengalami peningkatan lantaran terdampak ketika pandemi Covid-19 melanda. Sebelumnya di Januari 2021 silam DTKS di Kota Bandung sebanyak 139 ribu KK atau 473 ribu jiwa.

Baca Juga:  Sambut Balai Rehabilitasi Napza Adhyaksa di Bandung, Ridwan Kamil: Ini yang Kami Tunggu

Baca Juga: Ini Alasannya Kenapa Kalian Harus Mandi Ketika Masuk Rumah

“Tentunya Pemkot Bandung sudah banyak diakomodir namun demikian data yang diberikan pemerintah pusat harus dilakukan verifikasi dan validasi data. Ini hal yang wajib dilakukan pemerintah kabupaten kota,” jelasnya.

Verifikasi dan validasi data ini, kata Tono, dimaksudkan agar bisa mendapatkan data terbaru yang akurat. Mengingat DTKS ini dijadikan data pokok untuk penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dari beragam OPD.

“Penanggulangan kemiskinan ini yang terpenting ketertlibatan semua stakeholder. Utamanya SKPD di Kota Bandung, baik pendidikan, Disdukcapil terkait data kependudukan, rutilahu dari DPKP, dan juga K3 di masyarakat. Kemudian dari Dinkes soal pelayanan kesehatan, Disnaker, dan SKPD lainnya,” katanya. Yan