“Koutanya harus dipastikan sejak awal. Harus seperti tahun lalu hanya menampung 2 rombel (misalkan),” jelasnya.
Keempat, soal pembangunan SMA Negeri 7 Kota Cimahi yang dikhawatirkan sekolah-sekolah swasta. Selama pembahasan diketahui pembangunan tersebut baru sebatas wacana, belum sampai kepada perencanaan anggaran dan lain sebagainya. Jadi masih sangat jauh pembangunan SMA Negeri 7 tersebut.
Kelima kata Abdul Hadi Wijaya, Komisi V DPRD Jawa Barat meminta tidak ada lagi praktik titip menitip dalam PPDB. Keenam, pihaknya meminta sekolah swasta diperhatikan dan bisa dibantu. Berharap setelah audiensi ini ada ketegasan sikap dan realisasi atas apa yang sudah direkomendasikan Komisi V DPRD Jawa Barat.
“Kedepannya Pak Kepala KCD VII, Ai Nurhasan membuka pintu, bertemu dengan pihak sekolah swasta membahas soal kondisi sekolah swasta dan bisa membantunya,” tandasnya. (Red)