Oleh karena itu, ia meminta bahwa dalam penanganan persoalan tersebut, koordinasi dan integrasi yang dilakukan harus lebih jelas dan intens.
“Jangan sampai ada terkesan saling lempar tanggung jawab, misalnya begitu ada banjir, OPD A sebut wewenang OPD B, atau OPD B katakan bahwa itu tanggung jawab OPD C. Maka, koordinasi ini harus jelas, siapa leading sector-nya, sehingga penanganan persoalan ini tidak menjadi berlarut-larut,” ujarnya.
Anggota Pansus 1, lainnya, Yudi Cahyadi menekankan upaya pengawasan dan pengendalian tiap OPD harus ditingkatkan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
“Sehingga begitu ada laporan dari masyarakat terkait suatu persoalan, harus ada kejelasan terkait rencana tahapan penyelesaiannya seperti apa, jangan sampai terus berlarut, dan akhirnya tidak pernah selesai,” ucapnya.
Sementara Salmiah Rambe mengatakan, salah satu janji wali kota adanya penyediaan lahan makam gratis, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
