JABARNEWS | BANDUNG – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) membuat disikapi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari, termasuk warga Kota Bandung.
Selain kenaikan BBM akan berdampak kepada sektor transportasi, juga akan memberikan pengaruh kepada kebutuhan bahan pokok masyarakat.
Ketua DPRD Kota Bandung, H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., mengimbau kepada masyarakat untuk memaksimalkan transportasi umum. Dengan demikian, dapat menekan biaya atau pengeluaran dibanding ketika menggunakan kendaraan pribadi.
“Jadi bisa menggunakan transportasi umum, seperti TMB (Trans Metro Bandung) dan lain sebagainya. Sebagai upaya untuk menekan cost atau biaya,” ujarnya, pada talk show PRFM “Dampak Domino Kenaikan BBM,” di Studio PRFM, Jalan Asia Afrika, Bandung, Kamis (8/9/2022).
Menurut Tedy, selain memangkas biaya atau ongkos perjalanan, dengan memaksimalkan kendaraan umum juga akan berdampak pada penurunan angka kemacetan di Kota Bandung.
Mengingat adanya penurunan angka penggunaan kendaraan pribadi, sehingga jumlah kendaraan yang berkurang dan lalu lintas di Kota Bandung bisa terkendali.
“Dengan lebih optimalnya penggunaan alat transportasi umum, maka dapat menurunkan angka kemacetan di jalan-jalan Kota Bandung,” ujarnya.
Ia juga berharap tidak adanya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang berusaha menimbun barang atau BBM. Hal itu akan menyebabkan kelangkaan serta menyulitkan masyarakat luas.
Kenaikan harga BBM juga berdampak pada harga bahan pokok di masyarakat. Maka pihaknya mendorong agar pemerintah melakukan inovasi atau terobosan dalam mengatasi persoalan tersebut.
“Kota Bandung memiliki potensi ekonomi yang besar, maka kita mendorong agar masyarakat dapat terus mengembangkan potensi tersebut, misalnya dengan padat karya dan sejumlah sektor lainnya,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan para pemangku kebijakan, dalam mengatasi dan menekan dampak kenaikan BBM kepada masyarakat.
“Kita bekerja keras dan berkoordinasi dengan stakeholder, agar komoditas atau kebutuhan bahan pokok bisa terkendali,” tuturnya. **
