JABARNEWS | BANDUNG – Kota Bandung mempercepat eliminasi 18.314 kasus penderita TBC tahun 2023 dengan menggandeng Kementerian Kesehatan dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).
Langkah ini sesuai target Kota Bandung harus bebas TB tahun 2030 mendatang. Dimana saat jumlah penderita TB di Kota Bandung berada di peringkat 10 dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat.
Mengingat penemuan sebanyak 18.314 kasus TBC itu mencapai 130 persen atau di atas 100 persen dari Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Anhar Hadian, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkeas) Kota Bandung mengatakan hal ini saat acara Desimenasi Rencana Kerja Program USAID Bebas TB di Balai Kota Bandung, Kamis 30 Mei 2024.
“Targetnya tahun 2030 di Kota Bandung bisa bebas TB. Untuk itu kerja sama ini tentunya dapat mengakselerasi target tersebut,” ujarnya.
Atas dasar itu Anhar menjelaskan, Kota Bandung berkomitmen untuk mengakselerasi bebas tuberkulosis. Untuk itu, Pemerintah Kota Bandung bersama Kementerian Kesehatan dan USAID melaksanakan program Bersama Menuju Eliminasi dan Bebas dari tuberkulosis atau TB (USAID Bebas TB).
“Kerja sama ini juga sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan TBC di Kota Bandung. Pemkot Bandung berkomitmen untuk mempercepat penanggulangan TBC sesuai dengan Perpres nomor 67 tahun 2021,” kata dia.
Akselerasi Penanggulangan TBC
Akselerasi kegiatan terkait program kerjasmaa ini, antara lain:• Investigasi kontak pasien TBC (skrining untuk orang-orang yang tinggal serumah dan memiliki kontak erat dengan pasien TBC)
• Peningkatan angka keberhasilan pengobatan
• Pelacakan pasien mangkir, terutama pada pasien TB lintas batas.
Guna mendukung program tersebut,
Pemkot Bandung telah menerbitkan Keputusan Walikota Bandung tanggal 26 Januari 2023, Nomor 800/Kep.175-Dinkes/2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Bandung.
Anhar berharap seluruh pemangku kepentingan berperan aktif dalam pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
TBC Tetap Masalah Serius
Tuberkulosis (TBC) tetap menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia, dengan lebih dari 1 juta kasus baru setiap tahun. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan dan program, berupaya keras untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mendukung upaya penanggulangan TBC, termasuk Peraturan Presiden No. 67 tahun 2021.
Kebijakan ini menekankan pentingnya kolaborasi dan keterlibatan komunitas dalam penanggulangan TBC. Selain itu, pemerintah juga berupaya mengatasi stigma terhadap penderita TBC yang masih menjadi tantangan besar dalam penanganan penyakit ini.
Program Bebas TB
Program Bebas TB memiliki beberapa point, yaitu:
- Kegiatan Program Bersifat Komplementer: Program ini untuk melengkapi, bukan menggantikan, dana dari Pemerintah Daerah. Sinergi antara program ini dengan anggaran lokal diharapkan bisa memperkuat upaya penanggulangan TBC.
- Kerja Sama Multi Sektor: Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, komunitas, dan mitra pembangunan lainnya sangat per;u untuk menemukan dan menangani kasus TBC. Terutama pada kelompok berisiko tinggi. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas penanggulangan TBC secara keseluruhan.
Harapan dengan adanya program dan kebijakan ini, penanggulangan TBC di Indonesia bisa mencapai target eliminasi pada tahun 2030 dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, dukungan dari berbagai sektor, dan komitmen kuat dari pemerintah menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi tantangan yang ada.
Tantangan Stigma Penderita TBC
Salah satu tantangan terbesar dalam penanggulangan TBC adalah stigma terhadap penderita. Stigma ini sering kali menghambat pasien untuk mencari pengobatan dan butuh dukungan.
Oleh karena itu, perlunya upaya edukasi dan sosialisasi yang intensif untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai TBC. Dukungan dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan sangat penting untuk mengatasi stigma ini.(red)
