JABAR NEWS | PURWAKARTA – Acara Seminar Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dalam Mengelola Anggaran Dana Desa, Rabu (12/07/2017), cenderung bersifat politis. Sekda Purwakarta Padil Karsoma dalam pidato pembukaannya lebih dominan bicara soal pencalonan dalam Pilkada Purwakarta 2018. Diperkuat lagi oleh Ketua APDESI Anwar Sadat yang menyatakan dukungannya terhadap rencana pencalonan Padil Karsoma sebagai Bupati Purwakarta dengan syarat wakilnya dari unsur Kepala Desa.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kebijakan Pembangunan (eLKAP) Purwakarta Anas Ali Hamzah kepada Jabar News (13/07/2017). Ia menyayangkan acara tersebut akhirnya menjadi tidak maksimal.
“Desa yang seharusnya diberi pemahaman menyeluruh tentang mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa, tak banyak dibahas selama seminar berlangsung. Sekda Pak Padil pun tampaknya tidak memahami soal tujuan dari seminar itu. Dominannya ngomong soal pencalonan dirinya dan sumbangan yang akan diberikan untuk acara Saba Desa hari ini ke Cirebon,” ungkapnya mengkritisi acara yang berlangsung di Bale Kahuripan, Kec. Wanayasa, Kab. Purwakarta itu.
Terlebih menyangkut prioritas penggunaan Dana Desa 2017 sebagaimana Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi No 4/2017. Di mana Dana Desa 2017 diprioritaskan untuk pembentukan BUMDesa, pembangunan Embung Desa, pembangunan Sarana Olah Raga Desa serta pengembangan Produk Unggulan Desa.
“Bahkan soal kendala-kendala dan atau progres pelaksanaan Dana Desa tahap I yang sedang dilaksanakan nyaris takterbahas. Padahal saya yakin banyak kepala desa ingin pengetahuan soal itu lebih detil. Jadinya, informasi yang diperoleh kepala desa sepotong-sepotong,” jelasnya.
Namun, Anas memaklumi kegiatan seminar tersebut berjalan cenderung politis karena memang bukan digagas oleh Lembaga Pemerintahan. Di ujung statement-nya, ia mengingatkan pernyataan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang akan mengambil alih kegiatan seperti ini di tahun selanjutnya, Anas berharap agar bisa dilaksanakan dengan komprehensif.
“Kasihan lah kepala desa, beban mereka itu berat. Tapi Ya sudah lah itu kan Hak APDESI acara mau dibawa ke mana. Yang pasti saya tekankan kelak apabila dilaksanakan oleh Dinas agar bisa komprehensif dan melibat unsur P3MD Kementerian Desa. Karena kan ada Satuan dari Kementerian Desa yang ditempatkan di Kabupaten Purwakarta,” tutupnya. (Red)
