FK PKBM Minta Pemprov Lebih Perhatikan Pendidikan Non Formal di Jabar, Ini Masalahnya

Ketua FK PKBM Jabar Nana Suryana saat ditemui wartawan seusai audiensi di Ruang Galunggung Setda Jabar, Kota Bandung, Selasa (21/12/2021). (Foto: Rian/JabarNews).

JABARNEWS | BANDUNG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) Jawa Barat meminta Pemertintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk lebih memperhatikan pendidikan non formal.

Ketua FK PKBM Jabar Nana Suryana mengatakan, Pemprov Jabar harus memberikan dukungan moril terhadap visi-misi maupun program kerja dalam pelayanan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Jabar.

Baca Juga:  Kemenag Luncurkan Terjemahan Al-Quran Bahasa Sunda dan Palembang

Terlebih, pendidikan non formal di Jabar menjadi yang terbanyak di Indonesia dengan jumlah 1.812 lembaga sesuai data pokok pendidikan nasional.

Menurutnya, PKBM turut berpartisipasi dalam membangun daerah, melayani masyarakat putus sekolah, keberaksaraan, mengangkat potensi lokal melalui produk lokal, memberdayakan masyarakat melalui keterampilan, pelatihan, serta sinergitas dengan lembaga lain seperti pondok pesantren, UMKM, dan lainnya.

Baca Juga:  Pemprov Jabar Tegur Pemkot Bandung dan KBB Gegara Soal Sampah

“Awalnya mereka (perwakilan Setda Jabar) bersikukuh kepada kewenangan tapi ada hasil yang diperoleh dan akan dicarikan celah aturan yang bisa mengakomodir kita semua. Kalau berbicara kewenangan itu harga mati tapi ada klausul payung hukum yang bisa menaungi semua warga negara dan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan,” kata Nana saat ditemui wartawan seusai audiensi di Ruang Galunggung Setda Jabar, Kota Bandung, Selasa (21/12/2021).

Baca Juga:  Kemenag Diminta Serius Benahi Asrama Haji Indramayu, Ini Masalahnya