JABARNEWS | BANDUNG – Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Aries Supriatna berharap proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 di Kota Bandung dapat lebih baik dan lebih ketat dari tahun sebelumnya, guna menghindari ada isu oknum yang mengklaim dan mengaku sebagai warga kurang mampu.
Hal tersebut ia sampaikan pada Rapat Komisi D DPRD Kota Bandung terkait Persiapan PPDB 2022 bersama Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Ketua Paguyuban Camat, Ketua Paguyuban Lurah dan Bagian Tata Pemerintahan Kota Bandung, di Gedung DPRD Kota Bandung, Selasa (17/5/2022).
“Hari ini kita memberikan masukan agar PPDB 2022 lebih baik dari tahun 2021,” tuturnya.
Menurut Aries, salah satu yang perlu diperhatikan yakni warga yang masuk kategori Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP). Sistem yang disiapkan maupun kebijakan yang ada tidak boleh menghambat untuk masuk sekolah.
Oleh karena itu, DPRD meminta agar Musyawarah Kelurahan (Muskel) dapat lebih ketat, agar kuota bagi RMP benar-benar tepat sasaran.
“Jadi Muskel harus ketat dan tidak main-main bagi warga yang klaim sebagai warga kurang mampu,” katanya.
Selain itu, terkait sistem zonasi PPDB, ia meminta dinas terkait untuk dapat terus mengedukasi dan menyosialisasikan terkait administrasi tempat tinggal bagi warga tidak mampu.
“Karena kesadaran administrasi mereka yang rendah dan mobilitasnya yang tinggi, sehingga perlu terus edukasi dan sosialisasi,” katanya.
Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Susi Sulastri berharap agar terus dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan PPDB 2022 di Kota Bandung, meski pelaksanaan PPDB di tahun 2021 relatif lancar.
“Kendati PPDB tahun lalu relatif lancar, namun monev (monitoring evaluasi) tetap harus dilakukan tahun ini. Sehingga meminimalisir setiap persoalan atau masalah,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Nunung Nurasiah berharap proses PPDB 2022 berkeadilan. Selain memerhatikan RMP, namun juga harus memperhatikan anak-anak disabilitas karena jumlahnya yang dinilai cukup banyak.
Terlebih sekolah-sekolah inklusi yang menerima disabilitas masih terbatas, sehingga dibutuhkan dukungan dari dinas-dinas terkait.
“Usia anak sekolah pada jenjang SD dan SMP lumayan tinggi, ini butuh perhatian, jangan sampai ada anak yang putus sekolah,” ujarnya. **
